OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Tidak Tepat, Kemenpera Digabung dengan Infrastruktur

12 Oktober 2023 · 2 min read Author: Ferdinand Lamak

Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI)

 

 

Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengutarakan ketidak setujuannya jika pemerintahan Jokowi-JK menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Infrastruktur (PU). Ia mengatakan hal itu di Jakarta hari ini, menanggapi informasi tetang struktur kabinet yang beredar beberapa waktu belakangan.

 

“Penggabungan kementerian perumahan dan infrastruktur tidak akan mampu mengentaskan krisis perumahan rakyat. Infrastruktur arahnya menghabiskan APBN untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan perumahan rakyat memenuhi kesejahteraan rakyat dan sosial. Peranan perumahan rakyat lebih ke pemberdayaan masyarakat dan stakeholdernya,” ujar pria yang namanya masuk bursa calon menteri perumahan ini.

 

Eddy Ganefo pun mengutarakan, pemerintah harus memikirkan bagaimana pengentasan backlog perumahan yang kini sudah mencapai 15 juta unit ini. Bayangkan jika ini harus diatasi dengan menggunakan dana APBN, maka 15 juta unit x Rp100 juta (harga rumah per unit) : Rp1.500 triliun. “Apa mau pemerintah?” kejarnya.

 

“Anggaplah jika angka itu dibagi dalam 10 tahun,  berarti satu tahun anggarannya Rp150 triliun. Apa pemerintah mau?” tanya dia lagi.

 

Mumpung belum diumumkan, ia pun menyarankan agar kementerian perumahan rakyat tetap berdiri sendiri dan tidak digabungkan, apalagi dihilangkan. Tinggal perannya saja yang harus ditingkatkan. Ia pun memberikan beberapa catatan mengenai hal ini, “Pemetaan backlog secara signifikan, skim pembiayaan dan subsidi yang efektif dan tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengubah mindset SDM-nya,” tutup dia.

 

Penulis: Ferdinand Lamak

Foto: Deddy Mulyadi