38.431 Hektar Pemukiman Kumuh Dikepung Lima Kementerian
Menteri PPN (Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago bersama Jokowi
Menteri PPN (Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago kepada Rumah123.com menyebutkan bahwa persoalan perumahan tidak hanya menyangkut mereka yang belum memiliki rumah saja. Permukiman kumuh pun menjadi persoalan yang harus ditangani secara terpadu dan bersama-sama, bukan sektoral, bukan pula parsial.
“Seperti yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, jangan sampai kita menjadi negara dengan wilayah kumuh terluas seperti di Mumbai, India,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemda DKI, saat ini luasan kawasan kumuh di Indonesia mencapai 38.431 hektare (Ha). Untuk menghilangkan kawasan seluas ini, hingga tahun 2019 pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp384 triliun. Fokus pemberantasan pemukiman kumuh adalah di kota-kota besar di seluruh Indonesia.
Kerja besar ini pun tidak menjadi tugas Kementerian PUPR saja, melainkan juga sejumlah kementerian lain agar penyelesaian persoalan ini lebih fokus dan utuh, tidak parsial. Tercatat, ada lima kementerian yang terlibat di sini. Mereka adalah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Ketua), Kementerian PU-Pera, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kesehatan sebagai anggota. (Foto: Koleksi Pribadi)