Pemda Perlu Prioritaskan Program Perumahan
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta agar pihak pemerintah daerah (pemda), lebih memprioritaskan program perumahan untuk rakyat dan pegawai negeri sipil (PNS).
Caranya dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pengembang yang akan membangun perumahan di daerah.
’’Masih banyak Pemda yang belum menjadikan program perumahan sebagai program utama dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Padahal kebutuhan rumah di daerah untuk masyarakat jumlahnya masih cukup besar,’’ ujar Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Eko Heripoerwanto dalam siaran pers yang diterima Rumah123, Senin (29/2).
Baca juga: Kementerian PUPR Prediksi Rumah Menengah Naik Signifikan
Menurut Heri, pemerintah pusat terus mendorong terlaksananya program sejuta rumah setiap tahunnya. Namun demikian, jika Pemda tidak serius dalam program ini maka pengadaan rumah bagi masyarakat maupun PNS akan menemui kendala di lapangan.
’’Mudah saja untuk melihat Pemda yang serius dalam program perumahan masyarakatnya. Pertama dari alokasi anggaran perumahan dalam APBD serta kedua adalah nomenklatur organisasi yang mengurusi masalah perumahan,’’ katanya.
Baca juga: Izin Bangun Rumah Murah Dipangkas Jadi 14 Hari
Guna memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, imbuh Heri, Ditjen Penyediaan Perumahan telah membentuk Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) di daerah yang khusus mengurusi serta mengawasi program perumahan di daerah.
’’Silakan Pemda bisa menghubungi SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di provinsi. Kami berharap Pemda bisa lebih mudah dalam berkoordinasi mengenai program perumahan dengan adanya SNVT yang sudah kami bentuk di daerah,” ujarnya.