OK
logo rumah123
logo rumah123
Pasang Iklan
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Jenis-Jenis Pajak Pembelian Tanah dan Cara Menghitungnya

Terakhir diperbarui 19 Februari 2024 · 3 min read · by Septian Nugraha

Pajak Pembelian Tanah

Terdapat sejumlah biaya yang harus dipersiapkan dalam transaksi jual-beli tanah, aalah satunya adalah pajak pembelian tanah.

Ada beberapa jenis pajak pembelian tanah yang harus dibayar pembeli, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nah, ulasan mengenai pengertian dan cara hitung pajak pembelian tanah tersebut bisa kalian simak di bawah ini. 

PPN Pembelian Tanah

Dasar Hukum Pajak Penghasilan dari Pembelian Tanah

PPN adalah salah satu instrumen pajak yang harus ditanggung pembeli dalam proses jual beli tanah. 

Kendati demikian, pengenaan PPN dalam pembelian tanah tidak bersifat mutlak, artinya dapat dikenakan dalam situasi tertentu. 

Situasi yang membuat pembeli dikenakan PPN adalah, apabila tanah tersebut dibeli dari orang atau perusahaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Dilansir dari Online Pajak, besaran PPN yang harus ditanggung pembeli apabila membeli tanah kepada penjual berstatus PKP adalah 11% dari nilai jual tanah. 

Ketentuan mengenai besaran PPN 11% itu diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau dikenal sebagai UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. 

Misalnya Anda membeli tanah seharga Rp200 juta kepada badan hukum atau seseorang berstatus PKP. 

Jika demikian, nominal PPN yang harus dibayarkan pembeli adalah Rp22 juta, yang merupakan hasil perhitungan dari;

Rp200.000.000 (nilai jual) X 11% (besaran PPN) = Rp22.000.000. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah

Biaya lain yang harus ditanggung pembeli dalam pembelian tanah adalah BPHTB

Dasar perhitungan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), dengan tarif 5% dari nilai perolehan objek pajak dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Jadi, BPHTB tanah maupun bangungan nilainya akan berbeda dari satu daerah dan daerah lainnya.

Lantas, di antara NPOP dan NJOP, manakah yang layak untuk disepakati sebagai harga tanah?

Anda bisa memilih salah satu dari keduanya, karena pada dasarnya NPOP dan NJOP adalah harga yang telah disepakati penjual maupun pembeli.

Namun, tidak hanya NPOP dan NJOP yang bisa memengaruhi besaran pajak, ada pula Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Rumus menghitung pajak pembelian tanah ini adalah;

Tarif Pajak 5% x dasar pengenaan pajak (NPOP-NPOPTKP).

Sebagai contoh, harga tanah dijual di Bandung adalah Rp350 juta dengan NPOP Rp75 juta, maka cara menghitung BPHTB-nya adalah;

Harga Tanah: Rp350.000.000

NPOPTKP di Bandung senilai Rp75.000.000

Rp350.000.000 – Rp75.000.000 = Rp275.000.000

5% x Rp275.000.000 = Rp13.750.000.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

pajak bumi dan bangunan pbb

Jenis pajak lain yang akan dikenakan dalam jual beli tanah adalah PBB.

Selalu muncul pertanyaan, siapakah yang harus membayar pajak ini dalam jual beli tanah ataupun rumah?

Sejatinya, tidak ada aturan pasti mengenai siapa yang harus menanggung PBB dalam jual beli tanah. 

Satu hal yang pasti, pajak ini dikenakan secara rutin pada setiap tahunnya kepada para pemilik rumah maupun tanah. 

Jadi, meski dalam proses jual beli PBB dibayarkan oleh penjual, pembeli selaku pemilik baru bidang tanah tetap akan dikenakan bea ini pada tahun pajak berikutnya. 

Biaya Lain Pembelian Tanah

biaya pembelian tanah

Selain perpajakan, ada pula sejumlah biaya yang perlu dipersiapkan pembeli dalam jual beli tanah. 

Biaya-biaya tersebut berkenaan dengan pengurusan dokumen legalitas, mulai dari cek sertifikat hingga balik nama sertifikat tanah. 

Berikut rincian biaya lain yang harus disiapkan pembeli dalam jual-beli tanah: 

  • Biaya cek sertifikat sebesar Rp100–150 ribu.
  • Biaya Akta Jual Beli (AJB) yang nilainya 1% dari nilai transaksi jual beli tanah.
  • Biaya balik nama sertifikat tanah, di mana umumnya berkisar 2% dari nilai transaksi atau sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
  • Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dibayarkan sekaligus saat pengajuan BBN dengan anggaran (1/1000 x harga jual rumah) + Rp50.000.
  • Jasa notaris yang biaya atau honorariumnya sudah diatur oleh pemerintah dan tertuang dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Pasal 36.

Itulah penjelasan singkat mengenai pajak pembelian tanah yang wajib Anda ketahui. 

Ingat, biaya-biaya tersebut harus dibayar agar legalitas tanah yang dibeli lebih terjamin.

Punya pertanyaan seputar properti? Yuk, Tanya Rumah123 di sini!

Semoga informasi ini dapat membantu.

{"attributes":{"type":"floatingbanner","widget_type":"overlay","custom_background":"https:\/\/events.rumah123.com\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2023\/11\/19132620\/HOMEOWNER-FLOATING-ICON-PANDUAN-PAGE-MOBILE-80x80px.gif","custom_link":"https:\/\/www.rumah123.com\/pemilik-properti\/?utm_source=panduan123&utm_medium=floatingbanner&utm_campaign=homeowner&utm_term=owner","position":"floating","pdp_id":[""]},"pdp":{"data":{"GetPropertiesByOriginID":{"properties":[]}}},"strapi":null,"baseUrl":"https:\/\/www.rumah123.com"}

Simulasi KPR

Hitung pembiayaan kredit rumah dengan bunga KPR terbaik di Rumah123

Rp
%
Rp
Angsuran/bulan mulai dari
Tahun ke-1
Bunga 4.56%
Rp. 1.526.143
Tahun ke-2 dan seterusnya
Estimasi Bunga 12%
Rp. 2.592.985

Simulasi KPR Syariah

Hitung pembiayaan KPR syariah dengan rekomendasi bank terbaik di Rumah123

Rp
%
Rp
Angsuran/bulan mulai dari
Tahun ke 1 dan seterusnya
Margin 9%
Rp. 2.434.240

Bunga KPR Terbaru

Beli properti impian dengan memilih produk KPR terbaik di Rumah123

Bank DKI
Bank DKI
Suku bunga mulai dari4.56%
Tenor Max.20 Tahun
Bank Mandiri
Bank Mandiri
Suku bunga mulai dari2.65%
Tenor Max.30 Tahun
Bank BRI
Bank BRI
Suku bunga mulai dari3.25%
Tenor Max.25 Tahun