Hukum Sewa Menyewa Rumah agar Tak Ada yang Dirugikan

Hukum Sewa Menyewa Rumah

 

Bukan hanya hukum jual beli, hukum sewa menyewa rumah juga berlaku di Indonesia.

 

Peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi tindak kecurangan yang terjadi pada saat transaksi sewa menyewa.

 

Dalam praktiknya di masyarakat, tak jarang kita temui kasus-kasus seperti pemberi sewa yang membatalkan transaksi secara sepihak.

 

Atau, penyewa yang pindah sebelum tenor yang telah ditetapkan. Kedua tindakan tersebut tentu bersifat merugikan.

 

Maka dari itu, ada hukum sewa menyewa rumah untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tak menyenangkan semacam itu.

 

Dengan hukum sewa menyewa rumah, pihak pemberi sewa dan penyewa tak akan mengambil keputusan sepihak yang merugikan pihak lainnya.

 

Mengingat kasus-kasus tersebut, jadi pada pembahasan kali ini Rumah123.com akan mengupas tentang hukum pengembalian uang sewa. 

 

Apakah uang sewa dapat dikembalikan? Jika ya, maka bagaimana mekanisme pengembaliannya? Berikut jawabannya.

Dasar Hukum Sewa Menyewa tentang Pengembalian Uang Sewa

Dasar Hukum Sewa Menyewa tentang Pengembalian Uang Sewa

 

Untuk memahami hukum pengembalian uang sewa rumah, mari kita asumsikan sebuah contoh kasus berikut ini.

 

Misalnya, Anda mengontrak rumah di Jade Hamlet selama dua tahun. Namun, setelah tahun pertama Anda berniat untuk pindah.

 

Karena tak mau rugi, Anda pun meminta pemberi sewa (pemilik rumah) mengembalikan setengah dari uang sewa yang telah dibayarkan.

 

Lantas, apakah hal ini dapat dilakukan?

 

Nah berdasarkan dasar hukum sewa menyewa pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata, jawabannya tak bisa.

 

Menurut peraturan tersebut, secara umum suatu perjanjian sewa menyewa apa pun tak dapat diakhiri secara sepihak.

 

Pasalnya, suatu perjanjian tak dapat ditarik kembali, kecuali telah ada kesepakatan dari pihak pemberi sewa dan penyewa.

 

Dasar hukum sewa menyewa tersebut juga berlaku bagi peraturan sewa menyewa rumah, apalagi jika telah ada perjanjian hitam di atas putih.

Bagaimana Jika Tak Ada Surat Perjanjian?

Bagaimana Jika Tak Ada Surat Perjanjian

 

Lantas, bagaimana seharusnya jika tak ada surat perjanjian sewa menyewa rumah? 

 

Menurut Pasal 1571 KUH Perdata, kegiatan sewa menyewa dapat diakhiri apabila salah satu pihak menghentikan perjanjiannya.

 

Secara hukum, hal ini tentu sangat berisiko. Pasalnya, pihak mana pun diperbolehkan menghentikan perjanjian tanpa konsekuensi hukum.

 

Baik pemberi sewa ataupun penyewa rumah dapat menghentikan masa sewa di luar jangka waktu yang telah ditetapkan.

 

Oleh karena itu, jika tak ada surat perjanjian sewa menyewa rumah, Anda harus siap dengan semua risikonya.

 

Berbeda apabila ada perjanjian hitam di atas putih, semua peraturan akan mengacu pada isi perjanjiannya.

 

Hubungan sewa menyewa pun dapat diputuskan sebelum jangka waktu sewa berakhir, apabila salah satu pihak tak menaati hak dan kewajibannya.

 

Berikut konsekuensi yang harus siap Anda terima apabila kontrak berakhir di luar jangka waktu sewa yang telah disepakati.

Konsekuensi

Konsekuensi

 

Konsekuensi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 4/1994. Apa saja? Yuk, disimak!

 

-. Jika yang dirugikan adalah penyewa, maka pemberi sewa berkewajiban untuk mengembalikan uang sewa.

-. Jika yang dirugikan adalah pemberi sewa, maka penyewa berkewajiban mengembalikan rumah dengan baik seperti keadaan semula.

-. Selain itu, penyewa juga tak dapat meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan.

 

Bagaimana, sekarang Anda telah mengerti hukum sewa menyewa rumah khususnya yang berkaitan dengan pengembalian uang sewa?

 

Agar proses sewa menyewa berjalan aman dan lancar, jangan lupa menyertakan surat perjanjian sewa rumah, ya!

Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

 

Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

 

Sebelum membuatnya, Anda dapat melihat contoh perjanjian sewa menyewa yang benar dan legal secara hukum.

 

Dokumen perjanjian ini sangat penting, karena berguna apabila terjadi sengketa seperti kasus-kasus di atas.

 

Bagi Anda yang belum familiar, surat perjanjian sewa rumah biasanya berisi data diri pemberi sewa dan penyewa.

 

Lalu ada pasal-pasal yang merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berikut contohnya agar lebih jelas.

 

Tentunya, kita berharap agar perjanjian sewa menyewa rumah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

 

Oleh sebab itu, tak ada salahnya jika kamu menandatangi surat perjanjian tersebut dihadapan notaris, kepala RT atau RW dan lain-lain.

 

Pasalnya, dengan adanya pihak ketiga yang menyaksikan proses perjanjian tersebut, kekuatan hukum dari surat ini menjadi lebih kuat.

 

Jangan lupa sertakan materai 6.000 di dalam surat perjanjian tersebut, sebab nilai perjanjian pasti lebih dari Rp1.000.000,00. 

 

Ini berlaku untuk semua kesepakatan sewa rumah di Indonesia, apartemen, ataupun properti lainnya.

 

Demikian hukum sewa menyewa dan ketentuan pengembalian uang sewa rumah yang perlu Anda ketahui.

 

Semoga ulasan di atas dapat membantumu dalam menjalankan hukum sewa menyewa secara benar.