Hukum Sewa-Menyewa Rumah | Bisakah Uang Sewa Dikembalikan?

sewa rumah


Tak banyak yang mengetahui, bahwa hukum sewa-menyewa rumah nyatanya berlaku di Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi tindak kecurangan, yang terjadi pada saat transaksi sewa-menyewa.


Dalam praktiknya di masyarakat, tidak jarang kita temui kasus-kasus seperti pihak pemberi sewa yang membatalkan transaksi secara sepihak atau penyewa rumah pindah sebelum tenor yang ditetapkan.


Kedua tindakan tersebut tentu melanggar hukum sewa-menyewa. 


Untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini terjadi, penting untuk Anda mengetahui bagaimana hukum sewa-menyewa rumah.


Maka dari itu, kita akan membahas secara tuntas hukum mengembalikan uang sewa rumah


Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Jika iya, bagaimana mekanisme pengembalian uang sewa? Berikut selengkapnya.


Hukum Pengembalian Uang Sewa Rumah


Untuk memahami hukum pengembalian uang sewa rumah, mari kita asumsikan sebuah contoh kasus:


Misalnya, Anda mengontrak rumah selama 2 tahun. Namun, setelah tahun pertama Anda berniat untuk pindah dan meminta pemilik rumah mengembalikan setengah dari uang sewa yang telah dibayarkan.


Lantas, apakah hal ini bisa dilakukan? Jawabannya TIDAK. 


Di dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPer disebutkan, sebagai suatu perjanjian, sewa-menyewa rumah tidak dapat diakhiri secara sepihak.


Sebab, sebuah perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku bagi aktivitas sewa-menyewa rumah yang dilakukan di atas kertas.


menyewa rumah


Bagaimana jika tidak ada surat perjanjian sewa-menyewa rumah? 


Menurut Pasal 1571 KUHPer, kegiatan sewa-menyewa baru bisa diakhiri apabila salah satu pihak menghentikan perjanjian sewa rumah.


Secara hukum, hal ini tentu sangat berisiko. Pasalnya, baik pemilik ataupun penyewa rumah bisa saja menghentikan masa sewa di luar jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa adanya konsekuensi hukum.


Berbeda dengan hukum sewa-menyewa rumah di atas kertas, hubungan sewa menyewa dapat diputuskan sebelum jangka waktu sewa berakhir jika salah satu pihak tidak menaati hak dan kewajibannya.


Menurut Pasal 11 PP 44/1994, berikut konsekuensi hukum yang bisa terjadi jika kontrak berakhir di luar jangka waktu sewa-menyewa rumah:

1. Jika yang dirugikan pihak penyewa maka pemilik berkewajiban mengembalikan uang sewa;

2. Jika yang dirugikan pihak pemilik, maka penyewa berkewajiban mengembalikan rumah dengan baik seperti keadaan semula dan tidak dapat meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan.


Bagaimana, sekarang Anda sudah mengertikan hukum pengembalian uang sewa rumah? 


Agar proses sewa-menyewa berjalan aman dan lancar, jangan lupa menyertakan surat perjanjian sewa rumah, ya!


Contoh Surat Perjanjian Sewa Rumah


Meski sangat penting, sayangnya tidak semua orang menyertakan surat perjanjian sewa rumah pada saat mengontrak rumah. 


Padahal, surat ini akan sangat berguna jika terjadi sengketa seperti ulasan di atas.


Bagi kamu yang belum familiar, surat perjanjian sewa rumah biasanya berisi data diri pemberi sewa dan penyewa rumah, beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak.


Supaya lebih jelas, berikut contoh surat perjanjian sewa rumah yang benar dan bisa dijadikan referensi:


contoh surat perjanjian sewa rumah


Satu hal yang perlu diingat, agar hukum sewa-menyewa rumah dapat berjalan secara baik dan benar, tidak ada salahnya jika kamu menandatangi surat perjanjian tersebut dihadapan notaris, RT/RW dan lain-lain.


Sebab, dengan adanya pihak ketiga yang menyaksikan proses perjanjian tersebut, kekuatan hukum dari surat ini menjadi lebih kuat. Jangan lupa, sertakan pula material Rp6.000 di dalam surat tersebut, ya.


Demikian hukum sewa-menyewa dan ketentuan pengembalian uang sewa rumah yang perlu Anda ketahui. Semoga ulasan di atas dapat membantumu dalam menjalankan aktivitas sewa secara benar.


Selamat mencoba!

Tambahkan Komentar