Pentingnya IMB dan Cara Mengurusnya

IMB


Sebelum membangun sebuah rumah, ada satu dokumen yang wajib dimiliki, yaitu IMB (Izin Mendirikan Bangunan). 


Surat IMB diberikan oleh otoritas setempat yang berada di wilayah pemerintah tingkat kota untuk setiap rencana pembangunan rumah baru, rehabilitasi ataupun renovasi. 


Bangunan yang dimaksud termasuk rumah tinggal, rumah susun, rumah ibadah, hingga gedung perkantoran. 


Dokumen IMB wajib dimiliki dan dipenuhi terlebih dahulu oleh sang pemilik gedung, jika tidak maka otoritas setempat berhak untuk membongkar bangunan tidak yang tidak memiliki IMB tersebut. 


Mengurus IMB sebaiknya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pendirian pembangunan sehingga kedepannya tidak bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 


Ketidaklengkapan dokumen properti akan menyulitkan si pemilik rumah kedepannya saat ingin merenovasi ataupun menjual rumah.


Landasan Hukum dan Pentingnya IMB


apa itu IMB


IMB memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 


Dalam Pasal 7, sebuah gedung harus memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Syarat administratif tersebut termasuk izin mendirikan bangunan.


Sementara pada Pasal 8, juga menjelaskan setiap bangunan gedung harus memenuhi syarat administratif termasuk izin mendirikan bangunan gedung. 


Selain dalam Pasal 7 & 8 UU Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, IMB juga diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang banyak membahas aturan tentang mendirikan bangunan.


Ada pula dasar hukum lainnya, yaitu Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005, yang mengatur tentang persyaratan gedung. Selain aturan-aturan tersebut, masih ada aturan dari masing-masing daerah yang berkaitan dengan IMB.


Tentu saja selain untuk memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan, dokumen IMB juga berguna untuk masa depan dari gedung tersebut. 


Rumah yang mempunyai IMB dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Selain itu juga dapat berpengaruh kepada harga jual rumah di masa depan. 


Cara Mengurus IMB


IMB


Banyak masyarakat yang tidak mengurus IMB karena malas dengan prosedur yang dikira akan berbelit-belit. 


Padahal tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai peruntukan tanah. 


Tata letak bangunan yang teratur nantinya akan berujung menjadi tata kota yang lebih baik.


Lalu, bagaimana cara mengurus IMB? 


Dalam mengurus permohonannya harus disertai dengan kelengkapan sejumlah dokumen. Beberapa diantaranya adalah:


Fotokopi gambar rencana dan denahnya


Fotokopi sertifikat tanah 


Fotokopi KTP pemilik lahan dan bangunan


Surat perjanjian penggunaan lahan 


Dalam proses pembuatan IMB bisa memakan biaya tak lebih dari satu juta rupiah bila diurus sendiri sesuai jalur dan waktu yang ditentukan. 


Waktu yang dibutuhkan adalah 2-3 minggu. Jangka waktu proses IMB berbeda-beda tergantung kebijakan daerah pengawasan setempat dan kesiapan berkas yang diperlukan.


IMB juga bisa diperbaharui jika dalam proses pembangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang berdampak dengan lingkungan, seperti perubahan fungsi dan bentuk. 


Perubahan yang dimaksud,misalnya penambahan ruangan atau beralih fungsi (misalnya tempat tinggal menjadi ruko atau tempat usaha lain)


Jika ingin mengurus IMB tanpa bantuan jasa, beberapa langkah yang harus diikuti adalah:


1. Mengambil formulir di Dinas Pekerjaan Umum setempat

2. Formulir diisi dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000 oleh pemohon

3. Formulir dilegalisir kelurahan dan kecamatan dimana bangunan akan didirikan

4. Lampiran-lampiran yang diperlukan masing(-masing 3 rangkap) adalah:

a. Gambar denah, tampak (minimal 2 gambar), potongan (minimal 2 gambar), rencana pondasi, rencana atap, rencana sanitasi serta site plan.

b. Gambar konstruksi beton serta perhitungannya.

c. Gambar konstruksi baja serta perhitungannya

d. Hasil penyelidikan tanah serta uji laboratorium mekanika tanah untuk bangunan berlantai 2 atau lebih.

e. Surat keterangan kepemilikan tanah/sertifikat HM (Hak Milik)/HGB (Hak Guna Bangunan).

f. Surat persetujuan tetangga, untuk bangunan berimpit dengan batas  persil.

g. Surat kerelaan tanah bermaterai Rp.6000 dari pemilik tanah yang diketahui oleh Lurah serta camat, apabila tanah bukan milik pemohon

h. Surat Perintah Kerja (SPK) apabila pekerjaan diborongkan

i. Ada izin usaha (HO) untuk bangunan komersial

j. Ada izin prinsip dari pejabat Kepala Daerah bila lokasi bangunan menyimpang dari Tata Ruang Kota.

k. Formulir yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke DPU.

l. Pemohon (yang mengurusi mb) akan diberitahu apakah permohonan izin bangunan disetujui atau tidak.


Nah,
jika Anda ternyata lebih tertarik untuk membeli rumah yang sudah lengkap dokumennya, Anda bisa mengunjungi situs jual beli properti Rumah123. Di mana terdapat ratusan rumah yang sudah dilengkapi berbagai dokumen properti yang dibutuhkan.

Tambahkan Komentar