Petok D: Definisi, Cara Mengubahnya ke SHM, dan Biaya
r123-share-title

Terakhir diperbarui 05 Oktober 2026 · 7 min read · by Ilham Budhiman

Petok D Adalah

Ringkasan Artikel:

Petok D artinya dokumen atau bukti administrasi tanah dari sistem pertanahan lama dan bukan sertifikat hak atas tanah.
Petok D dapat menjadi salah satu dokumen yang digunakan sebagai petunjuk atau alat pembuktian dalam proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah 2 Februari 2026, dokumen bukti tertulis tanah bekas milik adat yang termasuk dalam ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah secara mandiri.
Tanah yang masih memiliki dokumen Petok D dapat didaftarkan ke kantor pertanahan untuk memperoleh sertifikat jika memenuhi persyaratan.
Proses pendaftaran tanah meliputi penyiapan dokumen, pengukuran, penelitian data yuridis dan fisik, pengumuman, hingga penerbitan sertifikat.

Tanah petok D adalah bidang tanah yang bukti kepemilikannya masih berupa dokumen petok D

Tanah petok D bukan merupakan sertifikat tanah sehingga kedudukannya sebagai bukti kepemilikan tidak sekuat Sertifikat Hak Milik (SHM).

Status tanah petok D masih banyak ditemukan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan.

Meski belum bersertifikat, tanah petok D tetap dapat diperjualbelikan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan keabsahan kepemilikannya.

Jika kamu memiliki atau ingin membeli tanah petok D, sebaiknya pahami terlebih dahulu status dan proses pendaftaran tanah tersebut.

Lantas, apakah tanah petok D bisa diubah menjadi SHM dan bagaimana prosesnya? Simak penjelasan lengkapnya!

Apa Itu Petok D?

Petok D adalah

Petok D adalah dokumen atau tanda bukti administrasi tanah yang digunakan dalam sistem pertanahan lama, terutama untuk mencatat tanah dan kewajiban pajaknya di tingkat desa

Menurut buku Property Top Secret: Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0 karya Iswi Hariyani dkk., sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku pada 24 Desember 1960, Petok D digunakan sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah di Indonesia.

Pada masa itu, Petok D memiliki kedudukan yang dianggap setara dengan sertifikat tanah.

Namun, Petok D yang diterbitkan setelah 1961 memiliki fungsi yang berbeda.

Dokumen tersebut lebih digunakan sebagai bukti pembayaran pajak tanah kepada kantor pendapatan daerah dan tidak lagi menjadi bukti kepemilikan tanah.

Apakah Petok D Masih Berlaku?

Letter C

Petok D masih dapat ditemukan sebagai dokumen atau bukti lama terkait tanah.

Namun, Petok D bukan sertifikat hak atas tanah.

Dalam proses pendaftaran tanah, dokumen lama dapat digunakan sebagai salah satu alat pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, mulai Februari 2026, surat petok D tidak berlaku dan tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah secara mandiri.

Dokumen tersebut hanya dapat menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

Ketentuan ini mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan waktu lima tahun sejak aturan tersebut berlaku untuk mendaftarkan tanah bekas milik adat.

Bagaimana Cara Mengubah Petok D ke SHM?

Petok D dalam Jual Beli Rumah dan Tanah

Tata cara dan syarat mengubah petok D ke SHM telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah.

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa pengurusan petok D ke SHM dapat dilakukan di Kantor Kelurahan/Desa, yang dilanjutkan ke kantor ATR/BPN setempat.

1. Mengurus ke Kantor Kelurahan

Di kantor kelurahan atau desa, Anda harus membuat surat keterangan tanah tidak sengketa yang ditandatangani pejabat terkait.

Penandatanganan surat baiknya turut melibatkan pejabat RT dan RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Selain membuat surat keterangan tanah tidak sengketa, dokumen lain yang harus diurus antara lain riwayat tanah dan surat keterangan penguasaan tanah.

2. Mengurus ke Kantor BPN

Setelah mengurus berkas-berkas di kantor kelurahan atau desa, Anda bisa menyambangi kantor ATR/BPN setempat untuk melakukan pendaftaran tanah.

Tahapan pengurusannya adalah sebagai berikut:

Menyerahkan dokumen pengurusan kepada petugas loket.
Dokumen yang dibawa akan diperiksa dan diverifikasi oleh petugas.
Petugas akan melakukan survei lokasi dan pengukuran tanah sesuai dengan batas yang ada dalam surat petok D.
Hasil pengukuran tersebut akan digunakan untuk membuat surat ukur.
Dokumen ini diterbitkan oleh kantor pertanahan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, seperti seksi pengukuran dan pemetaan BPN.
Setelahnya, Anda perlu menunggu selama 60 hari untuk pengumuman yuridis yang dilakukan di kantor kelurahan atau balai desa dan BPN.
Pemohon harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) sebelum sertifikat diterbitkan. Besar BPHTB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah.
Pejabat setempat akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atas hak atas tanah. Namun, ini bukan sertifikat final, karena proses pensertifikatan masih dilakukan di Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi.

Nah, untuk mempermudah pengukuran, disarankan Anda menandai batas tanah dengan patok.

Setelah mengikuti tahap demi tahap di atas, selanjutnya Anda tinggal menunggu sampai sertifikat terbit dan petok D berubah menjadi SHM.

3. Biaya Petok D ke SHM

Untuk mengurus petok D ke SHM, memerlukan beberapa komponen biaya.

Besaran biaya pun akan bergantung pada luas tanah atau lahan yang dimiliki.

Komponen biaya tersebut, meliputi:

Tarif ukur
Tarif panitia penilai A
Biaya pelayanan pendaftaran tanah
Biaya administrasi
Biaya untuk petugas ukur
Biaya sertifikasi tanah

Untuk menghitung biaya pengukuran tanah dan biaya panitia penilai A, simak uraian berikut ini:

Biaya Pengukuran Tanah (TU)

Untuk luas tanah di bawah 10 hektare (10.000 meter persegi), rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

TU = (L/500 x HSBKpa – Harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran) + Rp100.000

Biaya Panitia Penilai A

Untuk menghitung biaya panitia penilai A, gunakan rumus berikut ini:

TPA = (L/500 x HSBKpa – Harga satuan biaya khusus panitia penilai A) + Rp350.000

***

Demikianlah informasi mengenai petok D yang penting untuk diketahui.

Kunjungi laman Rumah123 untuk menemukan properti impian karena #RumahUntukSemua.

Semoga ulasan di atas bisa bermanfaat ya.

FAQ Tanah Petok D

Apa itu Petok D?

Petok D adalah dokumen atau bukti administrasi tanah yang digunakan dalam sistem pertanahan lama. Petok D bukan sertifikat hak atas tanah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM).

Apakah Petok D masih berlaku?

Petok D masih dapat ditemukan sebagai dokumen lama terkait tanah. Namun, setelah 2 Februari 2026, dokumen bukti tertulis tanah bekas milik adat yang termasuk dalam ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah secara mandiri. Dokumen tersebut hanya dapat menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

Apakah tanah Petok D bisa diubah menjadi SHM?

Ya, tanah Petok D bisa didaftarkan untuk memperoleh SHM sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran tanah. Pemilik perlu melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengikuti proses pengukuran serta penelitian data fisik dan yuridis di kantor pertanahan.

Apa saja syarat mengubah Petok D menjadi SHM?

Syaratnya dapat berbeda tergantung kondisi dan riwayat tanah. Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain Petok D atau dokumen tanah yang tersedia, identitas pemohon, bukti perolehan atau penguasaan tanah, dokumen waris jika tanah diperoleh dari warisan, bukti pembayaran PBB, serta dokumen lain yang diminta kantor pertanahan.

Berapa lama proses Petok D menjadi SHM?

Lama prosesnya bergantung pada jenis pendaftaran, kelengkapan dokumen, kondisi tanah, serta hasil penelitian data fisik dan yuridis. Karena itu, waktu 60 hari tidak dapat dijadikan patokan untuk semua permohonan pendaftaran tanah.

Apa perbedaan Letter C dan Petok D?

Letter C pada dasarnya merupakan catatan atau register administrasi tanah di tingkat desa, sedangkan Petok D merupakan salah satu dokumen lama yang berkaitan dengan pencatatan atau penguasaan tanah. Keduanya bukan sertifikat hak atas tanah.

Apakah tanah Petok D bisa dijual?

Tanah yang masih memiliki dokumen Petok D dapat menjadi objek transaksi, tetapi jual beli harus memperhatikan status, riwayat, dan kelengkapan dokumen tanah. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya lakukan pengecekan status tanah di kantor pertanahan.

Apakah Petok D bisa dijadikan jaminan pinjaman di bank?

Petok D bukan sertifikat hak atas tanah sehingga kedudukannya tidak sama dengan SHM sebagai jaminan hak tanggungan. Penerimaan Petok D sebagai dokumen pendukung atau jaminan tambahan bergantung pada kebijakan lembaga keuangan.

Apakah Petok D sama dengan sertifikat tanah?

Tidak. Petok D merupakan dokumen lama yang berkaitan dengan administrasi atau bukti tertulis tanah, sedangkan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setelah tanah didaftarkan sesuai ketentuan.