OK

Mengenal Sertifikat Laik Fungsi, Cara Mengurus hingga Biayanya

Sertifikat Laik FungsiSertifikat Laik Fungsi atau yang biasa disingkat SLF, mungkin cukup asing didengar oleh telinga Anda. 

Perlu diketahui, SLF menjadi salah satu dokumen yang diperlukan sebagai penunjang keamanan sebuah properti.

SLF berguna untuk menyatakan bahwa sebuah bangunan aman dan layak untuk dihuni. 

Sertifikat ini pun baru bisa diberikan setelah bangunan selesai dibuat dan sudah siap huni. 

SLF tidak kalah penting dengan surat IMB. Dalam artian, SLF wajib dimiliki oleh semua pemilik properti sebelum bangunan digunakan.

Lalu, bagaimana cara mengurus sertifikat laik fungsi? Bagaimana ketentuan pengajuannya, serta berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Nah untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak ulasan di bawah ini.

Apa Itu Sertifikat Laik Fungsi?

Apa Itu Sertifikat Laik FungsiSertifikat laik fungsi adalah sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah, untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

SLF dikeluarkan saat bangunan memenuhi persyaratan kelayakan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Adapun pengertian SLF yang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.27/PRT/M/2018, ialah;

“Sertifikat Laik Fungsi Bangunan adalah sertifikat yang diterbitkan Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung khusus oleh Pemerintah Pusat, guna menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk bisa dimanfaatkan”.

Sebelum menerbitkan SLF, pemerintah akan melakukan pemeriksaan bertahap untuk melihat apakah bangunan sudah layak huni atau tidak.

Masa berlaku SLF sendiri adalah 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal tinggal dan rumah deret, serta tidak dapat perpanjangan.

Sedangkan untuk bangunan umum jangka waktunya hingga 5 tahun, dengan pengurusan perpanjangan dilakukan paling lambat 60 hari sebelum masa berlaku SLF berakhir.

Selain itu terdapat beberapa fungsi SLF yang perlu diketahui, di antaranya:

  • Memberikan perlindungan hukum yang pasti dan bisa diurus secara legal
  • Membuat bangunan menjadi lebih layak dan diperhitungkan dengan matang. Sebab untuk mendapatkan SLF ada beberapa utilitas bangunan yang harus dipenuhi di antaranya instalasi listrik, saluran air, pembuangan limbah, dan sistem pencahayaan yang baik.

Baca juga:

Pengertian Sertifikat Hak Pakai dan Cara Mengubahnya jadi Hak Milik

Cara Mengurus Sertifikat Laik Fungsi

Cara Mengurus Sertifikat Laik FungsiSebelum mengurus SLF, terdapat beberapa persyaratan administratif yang perlu dipenuhi yaitu:

  • Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
  • Surat Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi
  • Fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon untuk WNI dan Kartu Izin Tinggal terbatas bagi WNA
  • Untuk badan hukum atau usaha maka dibutuhkan akta badan hukum meliputi; akta pendirian, surat keputusan, dan NPWP
  • Fotokopi bukti kepemilikan tanah meliputi SHM/SHGB
  • Fotokopi IMB meliputi SK IMB, KRK (Peta Ketetapan Rencana Kota), RTLB (Rencana Tata Letak Bagunan), serta gambar arsitektur bangunan
  • Berita acara yang menunjukan pembangunan telah selesai
  • Hardcopy dan softcopy gambar as built drawing
  • Berita acara mengenai uji coba instalasi kelengkapan bangunan
  • Foto bangunan dan fasilitasnya.

Sebelumnya, terdapat kategori SLF yang perlu Anda ketahui yakni:

  • Kelas A: Bangunan non rumah tinggal di atas 8 lantai
  • Kelas B: Bangunan non rumah tinggal < 8 lantai
  • Kelas C: Bangunan rumah tinggal lebih atau sama dengan 100 m2
  • Kelas D: Bangunan rumah tinggal kurang dari 100 m2.

Setelah memenuhi persyaratan administrasi di atas, selanjutnya Anda bisa mengurus SLF sesuai dengan fungsi bangunan. 

Adapun cara pengurusannya yakni dengan mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk mengajukan permohonan pembuatan SLF.

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan kepada;

  • Pemerintah Daerah: untuk bangunan gedung selain gedung fungsi khusus
  • Menteri Pekerjaan Umum: untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta
  • Gubernur: untuk bangunan gedung fungsi khusus di provinsi lainnya.

Biaya Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi

Contoh Sertifikat Laik Fungsi

Nah, setelah mengetahui pengertian dan cara mengurus SLF, mari beralih ke biaya pengurusannya.

Pada dasarnya Anda tidak akan dikenai biaya alias gratis. Ketentuan pembebasan biaya ini telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 mengenai bangunan gedung.

Demikian sejumlah informasi mengenai SLF yang perlu diketahui. Setelah membaca ulasan di atas, tentu tidak ada alasan lagi untuk tidak mengurus SLF setelah properti Anda selesai dibangun, bukan?

Jangan lupa, penuhi kebutuhan properti Anda melalui situs Rumah123. 

Terdapat banyak rekomendasi perumahan menarik yang bisa dilirik, di antaranya Yuu at Contempo, Podomoro Park Bandung, dan D’Hills Residence Pamulang.

Semoga ulasan di atas bermanfaat, ya.

Baca juga:

Penting! Ketahui 5 Jenis Sertifikat Tanah sebelum Membeli Lahan

 

Author:

Rachmi Arin Timomor

Rekomendasi Properti