Mengenal HPL Tanah dan Perbedaannya dengan Hak Pakai, Hak Milik, HGU, dan HGB
r123-share-title

Terakhir diperbarui 19 Mei 2026 · 6 min read · by Ilham Budhiman

Foto: housing.com

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya

Dikenal sebagai HPL, ini merupakan salah satu jenis hak yang umum dipakai terkait penggunaan lahan.

Namun, HPL berbeda dengan hak pakai, hak milik, maupun HGB dan HGU.

Lantas, apa yang dimaksud dengan tanah HPL? Apakah tanah HPL bisa dijual? Apakah tanah HPL bisa diperpanjang?

Simak ulasannya di bawah ini!

Apa Itu HPL?

Banyak yang belum tahu HPL singkatan dari apa? Apa yang dimaksud dengan tanah HPL?

Bagi yang belum tahu, HPL adalah singkatan dari Hak Pengelolaan Lahan.

Hak pengelolaan atas tanah ini berbeda dengan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP).

Pengertian hak pengelolaan adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) tak secara eksplisit mengatur tentang HPL.

Namun, ketentuan HPL secara tersirat dapat ditemukan pada Pasal 2 Ayat (4) UU PA yang berbunyi:

“HMN (hak menguasai dari negara) tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut peraturan pemerintah.”

Nah, dari arti HPL di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa HPL punya tujuan, fungsi dan syarat berbeda dengan jenis-jenis hak atas tanah lainnya.

HPL tanah adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola suatu lahan negara.

Apa Ciri-Ciri HPL?

Foto: zhillerlaw.com

Tanah dalam konteks HPL merujuk pada tanah milik negara yang kewenangan untuk mengelolanya dialihkan kepada pemegang hak pengelolaan.

Oleh sebab itu, beberapa ciri hak pengelolaan lahan adalah tanah HPL tak dapat dijual dan tak dapat dijadikan agunan utang yang dibebani oleh Hak Tanggungan (HT).

Pemegang sertifikat HPL akan diberi hak atas tanah berupa HGB/HP di atas HPL. Antara pemberi dan penerima hak harus membuat Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT).

Siapa Saja Wewenang Pemegang Hak HPL?

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, terdapat sejemlah wewenang yang dimiliki oleh pemegang HPL, yaitu:

Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.
Menggunakan tanah hanya untuk keperluan tugas.
Menyerahkan bagian-bagian dalam tanah tersebut kepada pihak ketiga, dengan hak pakai hanya berjalan selama 6 tahun.
Menerima uang pemasukan/ganti rugi/uang wajib tahunan.

Lembaga yang Mendapatkan HPL

Foto: homely

Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 64 Ayat 1 mengatur siapa saja lembaga yang mendapatkan HPL yaitu sebagai berikut.

Instansi termasuk Pemerintah Daerah (Pemda)
Badan otorita
Perseroan tertentu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan-badan hukum lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah

Perbedaan Hak Pengelolaan dan Hak Pakai

Bagi masyarakat awam, baik HPL maupun hak pakai sering kali diartikan serupa. Padahal, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu:

	Hak Pengelolaan	Hak Pakai
Pengertian	HPL adalah hak menguasai yang diberikan oleh negara, yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya	Berdasarkan Pasal 41 pada UUPA, hak pakai adalah hak menggunakan atau memungut dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau perjanjian dengan pemilik tanah.
Subjek yang Memperoleh	Pemerintah pusat Pemda BUMN dan BUMD Badan hukum milik negara Badan bank tanah Badan hukum yang ditunjuk pemerintah pusat	Warga Negara Indonesia (WNI) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia Departemen, Lembaga pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Badan keagamaan dan sosial Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
Jangka Waktu	Hak pengelolaan diatur dalam perjanjian.	Sesuai dengan peraturan, jangka waktu sertifikat hak pakai atas tanah negara adalah maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi.

Apakah Tanah HPL Adalah Lahan yang dapat Dikelola oleh Pihak Ketiga?

Apakah Lahan HPL Dapat Dikelola Oleh Pihak Ketiga

Foto: legalmatch.com

Jawabannya adalah bisa, jadi pemegang sertifikat HPL adalah individu yang diberi kewenangan untuk menyerahkan pengelolaan lahan kepada pihak ketiga (bisa instansi atau individu).

Pihak ketiga yang mengelola lahan HPL harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah mengajukan permohonan kepada instansi terkait.

Jika disetujui, maka akan diminta membuat surat HPL atau SPPT.

Berikut sejumlah dokumen yang harus disiapkan untuk untuk melengkapi SPPT:

Hak Milik (transmigrasi)
HGB (Hak Guna Bangunan)
Hak Pakai.

Tabel Ringkasan HPL Tanah

Aspek	Penjelasan
Pengertian HPL	Hak penguasaan tanah yang diberikan negara kepada lembaga tertentu untuk mengelola dan memanfaatkannya.
Pemegang HPL	Pemerintah pusat; pemerintah daerah; BUMN; BUMD; atau badan hukum yang ditunjuk pemerintah.
Status Tanah	Tanah tetap milik negara pemegang HPL hanya mengelola.
Hak Pemegang HPL	Mengatur penggunaan tanah; memanfaatkan tanah; dan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Kerja Sama	Tanah HPL dapat diberikan kepada pihak lain melalui hak turunan seperti HGB atau hak pakai.
Dasar Hukum	Diatur dalam peraturan pertanahan seperti PP No.18 Tahun 2021.
Risiko bagi pembeli properti	Pembeli biasanya hanya memiliki bangunan (misalnya HGB) bukan tanahnya secara penuh.

FAQ:

1. Apa itu HPL tanah?

HPL atau Hak Pengelolaan Lahan adalah hak dari negara yang memberikan kewenangan kepada badan atau lembaga tertentu untuk mengelola tanah negara. Tanah tersebut tetap milik negara, tetapi pengelola dapat memanfaatkannya sesuai aturan.

2. Siapa yang bisa memiliki Hak Pengelolaan Lahan?

Hak ini biasanya diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan hukum tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah.

3. Apakah tanah HPL bisa digunakan oleh pihak lain?

Bisa. Pemegang HPL dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya pengembang properti, dengan memberikan hak turunan seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakai.

4. Apa perbedaan HPL dengan hak pakai?

HPL adalah hak untuk mengelola tanah negara, sedangkan hak pakai adalah hak untuk menggunakan tanah milik negara atau milik orang lain dalam jangka waktu tertentu.

5. Apakah aman membeli properti di atas tanah HPL?

Pada dasarnya bisa saja, tetapi pembeli biasanya hanya memiliki hak atas bangunan (misalnya HGB). Jika masa berlaku habis atau tidak diperpanjang, hak atas properti bisa berisiko hilang.

***

Itulah penjelasan tentang pengertian HPL, ciri-ciri, perbedaannya dengan hak pakai.

Setelah memahami seluk-beluk HPL ini, semoga Anda bisa lebih paham dan tidak sampai tertipu ya!

Jika ingin membeli properti dengan HGB murni atau bahkan hak milik, cari saja di Rumah123!

Mau ngobrolin apapun soal properti?

Yuk ke Teras123, dari jual beli properti, KPR sampai share pengalaman kamu juga bisa lho di sini!