Mengenal HPL Tanah dan Perbedaannya dengan Hak Pakai
r123-share-title

Terakhir diperbarui 14 Agustus 2024 · 4 min read · by Miyanti Rahman

HPL Tanah

Foto: housing.com

Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen terkait Hak Pengelolaan Lahan atau HPL seperti di bawah. Nah, artikel ini akan membahas jawabannya, yuk simak!

HPL singkatan dari apa?
Apa yang dimaksud dengan tanah HPL?
Apakah tanah HPL bisa dijual?
Apakah tanah HPL bisa diperpanjang?

Pengertian HPL

Mari kita mulai dengan pertanyaan HPL singkatan dari apa? Dan apa yang dimaksud dengan tanah HPL? Seperti yang sudah disebutkan, HPL adalah singkatan dari Hak Pengelolaan Lahan.

Hak pengelolaan atas tanah ini berbeda dengan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP).

Pengertian hak pengelolaan adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) tak eksplisit mengatur tentang HPL. Namun ketentuan HPL secara tersirat dapat ditemukan pada Pasal 2 Ayat (4) UU PA yang berbunyi:

“HMN tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut peraturan pemerintah.”

Nah, dari arti HPL di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa HPL punya tujuan, fungsi dan syarat berbeda dengan jenis-jenis hak atas tanah lainnya.

HPL tanah adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola suatu lahan negara. Lalu apa ciri-ciri HPL?

Ciri-ciri HPL

Ciri Ciri Hak Pengelolaan HPL

Foto: zhillerlaw.com

Melalui pembahasan tentang ciri-ciri hak pengelolaan lahan, kita akan menemukan jawaban pertanyaan apakah tanah HPL bisa dijual?

Tanah dalam konteks HPL merujuk pada tanah milik negara yang kewenangan untuk mengelolanya dialihkan kepada pemegang hak pengelolaan.

Oleh sebab itu, beberapa ciri hak pengelolaan lahan adalah tanah HPL tak dapat dijual, dan tak dapat dijadikan agunan utang yang dibebani oleh Hak Tanggungan (HT).

Pemegang sertifikat HPL akan diberi hak atas tanah berupa HGB/HP di atas HPL. Antara pemberi dan penerima hak harus membuat Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT).

Wewenang Pemegang Hak HPL

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, terdapat sejemlah wewenang yang dimiliki oleh pemegang HPL, yaitu:

Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.
Menggunakan tanah hanya untuk keperluan tugas.
Menyerahkan bagian-bagian dalam tanah tersebut kepada pihak ketiga, dengan hak pakai hanya berjalan selama 6 tahun.
Menerima uang pemasukan/ganti rugi/uang wajib tahunan.

Lembaga yang Mendapatkan HPL

Foto: homely

Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 64 Ayat 1 mengatur siapa saja lembaga yang mendapatkan HPL yaitu sebagai berikut.

Instansi termasuk Pemerintah Daerah (Pemda)
Badan otorita
Perseroan tertentu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan-badan hukum lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Perbedaan Hak Pengelolaan dan Hak Pakai

Bagi masyarakat awam, baik HPL maupun hak pakai sering kali diartikan serupa. Padahal, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu:

	Hak Pengelolaan	Hak Pakai
Pengertian	HPL adalah hak menguasai yang diberikan oleh negara, yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya	Berdasarkan Pasal 41 pada UUPA, hak pakai adalah hak menggunakan atau memungut dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau perjanjian dengan pemilik tanah.
Subjek yang Memperoleh	Pemerintah pusat Pemda BUMN dan BUMD Badan hukum milik negara Badan bank tanah Badan hukum yang ditunjuk pemerintah pusat	Warga Negara Indonesia (WNI) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia Departemen, Lembaga pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Badan keagamaan dan sosial Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
Jangka Waktu	Hak pengelolaan diatur dalam perjanjian.	Sesuai dengan peraturan, jangka waktu sertifikat hak pakai atas tanah negara adalah maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi.

Apakah Tanah HPL Adalah Lahan yang dapat Dikelola oleh Pihak Ketiga?

Apakah Lahan HPL Dapat Dikelola Oleh Pihak Ketiga

Foto: legalmatch.com

Jawabannya adalah bisa, jadi pemegang sertifikat HPL adalah individu yang diberi kewenangan untuk menyerahkan pengelolaan lahan kepada pihak ketiga (bisa instansi atau individu).

Pihak ketiga yang mengelola lahan HPL harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah mengajukan permohonan kepada instansi terkait.

Jika disetujui, maka akan diminta membuat surat HPL atau SPPT. Lalu, apa saja dokumen untuk melengkapi SPPT?

Hak Milik (transmigrasi)
HGB (Hak Guna Bangunan)
Hak Pakai.

Itulah penjelasan tentang pengertian HPL, ciri-ciri, perbedaannya dengan hak pakai dan ketentuan pengelolaannya.

Setelah memahami seluk-beluk HPL ini, Anda diharapkan dapat berhati-hati dalam membeli properti. Jangan sampai beli rumah atau apartemen HGB di atas HPL.

Namun beli properti di atas HGB murni yang terjamin kualitasnya. Nah, Anda dapat menemukan rumah atau apartemen dengan legalitas terjamin di perumahan baru kami.

Semoga artikel ini bermanfaat!

Mau ngobrolin apapun soal properti? Yuk ke Teras123, dari jual beli properti, KPR sampai share pengalaman kamu juga bisa lho di sini!