Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang digalakan. Dalam prosesnya, muncul sederet tantangan.
Tantangan IKN ini tak hanya datang dari soal pendanaan saja, tapi juga dari kondisi alam hingga soal perpindahan penduduk dalam jumlah banyak.
Jika tidak diantisipasi secara matang, tantangan IKN itu bisa menjadi sumber masalah.
Artikel ini mencoba memaparkan sejumlah tantangan yang mungkin sedang dan akan dihadapi oleh pemangku kebijakan terkait ibu kota baru.
Tantangan IKN Soal Pendanaan
Seperti dijelaskan sebelumnya, tantangan utama dalam pembangunan IKN adalah soal pendanaan.
Itu karena, pembangunan IKN membutuhkan biaya yang besar.
Dikutip dari ikn.go.id, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp466 triliun.
Tantangannya muncul karena pendanaan IKN tidak hanya berasal dari APBN saja.
Jika dirinci lebih lanjut, menurut ikn.go.id, pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun.
Sementara itu, sumber pendanaan lainnya adalah KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, dan BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
Juri Ardiantoro mengakui, persoalan anggaran itu menjadi tantangan tersendiri dalam pemindahan IKN.
Berbagai usaha tentu sudah dilakukan pemerintah untuk bisa membiayai IKN, salah satunya adalah dengan menggaet investor.
Teranyar, dikabarkan perusahaan asal Dubai, Uni Emirat Arab, Emaar Properties akan menjadi perusahaan asing perdana yang berinvestasi di IKN.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, pengembang dari Burj Khalifa itu akan mengembangkan kawasan pusat ekonomi atau financial center di IKN, seperti SCBD di Jakarta.
“Mungkin nanti dari Dubai itu kelihatannya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024) malam, dikutip dari bisnis.com.
Tantangan IKN dalam Perpindahan Penduduk
Tantangan IKN berikutnya adalah mengenai perpindahan penduduk.
Pakar Migrasi dan Kependudukan Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc., menjelaskan, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN bisa menyebabkan perubahan demografis.
Contohnya, diprediksi jumlah penduduk akan meningkat secara cepat, kepadataan penduduk yang tinggi, hingga terjadinya akumulasi penduduk di sekitar pusat ibu kota.
Apabila tidak diatasi dengan baik, bisa jadi adanya migrasi tersebut akan memunculkan segmentasi pasar kerja.
Selain itu, penduduk lokal akan terdesak oleh pendatang dalam jumlah banyak.
“Efek migrasi ini juga bisa memunculkan segmentasi pasar kerja dan adanya ketegangan sosial atau konflik,” ujar Sukamdi, dikutip dari UGM.ac.id.
Tantangan IKN Mengenai Kondisi Alam
Selanjutnya, tantangan dalam pembangunan IKN ada pada kondisi alamnya.
Hal ini sempat diungkapkan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Silvia Halim
Ia menjelaskan, tantangan yang paling utama dalam proses pembangunan IKN adalah kondisi alamnya seperti berada di tengah hutan, dan kontur tanah yang berbukit.
Kendati demikian, menurut Silvi, pembangunan IKN tetap memperhatikan kondisi lingkungan.
Termasuk soal pembabatan pohon di lokasi pembangunan juga dipertimbangkan secara matang.
IKN dibangun di hutan produksi yang secara rutin pohonnya ditebang, bukan hutan alam.
“Sebenarnya banyak ya tantangannya (pembangunan), tapi mungkin yang paling utama adalah kondisi alamnya itu sendiri. Ini kan kita bangunnya di tengah hutan yang kontur tanahnya tidak rata, berbukit,” ujar Silvia usai peringatan HUT ke-78 RI di Sumbu Kebangsaan IKN, Kamis (17/8/2023), dikutip dari Detik.com.
Baca juga:
Konsep Hutan IKN: Dukung Kota Netral Karbon & Keanekaragaman Hayati
Itu dia beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN.
Masih ada sejumlah tantangan lainnya yang dihadapi pemangku kebijakan pembangunan ibu kota baru.
Namun tentu saja, tantangan itu ada bukan hanya sebagai penghambat saja.
Lebih dari itu, tantangan tersebut bisa menjadi pelecut agar pemangku kebijakan terus berinovasi dan memikirkan solusi dalam pembangunan IKN.
Referensi
- Artikel IKN.go.id berjudul “KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN”. (https://www.ikn.go.id/ksp-pembangunan-ibu-kota-baru-perlu-anggaran-rp-466-t-tak-semua-ditanggung-apbn). Diakses pada 16 Juni 2024.
- Artikel Bisnis.com berjudul “Investor Asing Perdana Segera Masuk IKN, Basuki: Asal Dubai”. (https://ekonomi.bisnis.com/read/20240713/45/1781998/investor-asing-perdana-segera-masuk-ikn-basuki-asal-dubai). Diakses pada 16 Juni 2024.
- Artikel Detik.com berjudul “Pihak Otorita Ungkap Tantangan Pembangunan IKN: Kondisi Alam-Kontur Tanah”. (https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6881870/pihak-otorita-ungkap-tantangan-pembangunan-ikn-kondisi-alam-kontur-tanah). Diakses pada 16 Juni 2024.
