Contoh Surat Permohonan ke BPN Lengkap untuk Berbagai Keperluan

r123-share-title

Contoh surat permohonan ke BPN dapat digunakan sebagai referensi saat mengurus berbagai keperluan pertanahan

Surat ini perlu disesuaikan dengan jenis layanan atau permohonan yang ingin diajukan ke kantor pertanahan.

Dengan surat permohonan yang sesuai, proses pengajuan dokumen pertanahan dapat dilakukan lebih terarah.

Apa Fungsi Surat Permohonan ke BPN?

Sebelum mengetahui contoh surat permohonan ke BPN, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu apa fungsi dari surat ini.

Mengirimkan surat permohonan ke BPN memiliki sejumlah fungsi:

• Mengajukan permintaan layanan pertanahan.
• Menjelaskan tujuan permohonan.
• Melampirkan dokumen pendukung.
• Mempermudah proses verifikasi.

Bagaimana Contoh Surat Permohonan ke BPN?

Apa pun urusan pertanahan yang ingin Anda lakukan di BPN, terdapat persyaratan berupa surat permohonan yang perlu dilampirkan.

Surat permohonan dapat diperoleh secara daring melalui situs resmi Kantor Pertanahan di masing-masing daerah.

Beberapa kantor pertanahan juga menyediakan layanan untuk mengunduh blanko surat permohonan.

Baca juga:

Contoh Surat Permohonan PBG Rumah Tinggal dan Isinya

Berikut contoh surat permohonan ke BPN:

1. Format Contoh Surat Permohonan ke BPN

Gambar: Pos-BPN Kota Bogor

2. Contoh Surat Permintaan Informasi Publik

Gambar: ppid.atrbpn.go.id

Formulir permohonan tersebut bisa Anda unduh melalui laman ppid.atrbpn.go.id.

Melalui situs ini, Anda juga akan mendapatkan informasi mengenai prosedur yang harus dilengkapi saat hendak mengajukan permohonan ke Kementerian ATR/BPN.

3. Contoh Surat Permohonan Sertifikat Tanah ke BPN

Gambar: scribd.com

Baca juga:

Contoh Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah di BPN Disertai Link Download

4. Contoh Surat Permohonan Blokir Sertifikat ke BPN

Apa Saja Layanan dan Syarat Pengajuan Permohonan ke BPN?

1. Permohonan Pembuatan Sertifikat

Salah satu layanan dari BPN adalah pembuatan sertifikat tanah.

Dalam proses pengurusannya, Anda bisa melakukannya secara mandiri atau melalui bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berikut syarat dan dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan sertifikat tanah:

• Identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB)
• Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB)
• Akta Jual Beli (AJB)
• Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
• Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan.

Adapun syarat pembuatan sertifikat tanah waris atau girik adalah sebagai berikut:

• Fotokopi Girik atau Letter C yang dimiliki
• Akta Jual Beli Tanah
• Surat Riwayat Tanah
• Surat Pernyataan Tidak Sengketa.

Untuk contoh formulir pendaftaran sertifikat tanah sendiri, silakan lihat di bawah ini:

Gambar: ATR/BPN Jakarta Timur

2. Permohonan Pemecahan Sertifikat

Layanan BPN lainnya adalah permohonan pecah sertifikat.

Pecah sertifikat adalah menerbitkan bukti kuasa baru untuk setiap pecahan lahan yang sudah ditentukan.

Pemecahan sertifikat tanah dibagi dua; pemecahan yang dilakukan developer atas nama perusahaan dan pemecahan atas nama pribadi.

Apabila Anda ingin melakukan pecah sertifikat tanah kavling, syarat dan dokumen yang diperlukan harus atas nama pribadi.

Syarat pengajuan pecah sertifikat tanah kavling adalah:

• Sertifikat asli
• Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon
• Surat pernyataan pemecahan yang ditandatangani pemegang hak. (Isi surat harus mencantumkan alasan pemecahan dan gambar atau sketsa kasar lokasi yang akan dipecah)
• Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan ke pihak lain, biasanya dikuasakan ke notaris.
• Selain itu Anda juga harus mengisi formulir pengajuan dari kantor BPN, dengan membawa dokumen pelengkap seperti:
  • Identitas diri
  • Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
  • Pernyataan tanah tidak sengketa
  • Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Berikut contoh surat pemecahan tanah:

Gambar: ATR/BPN Jakarta Timur

3. Permohonan Sertifikat Pengganti

Selain pembuatan baru dan pemecahan sertifikat tanah, Anda juga bisa mengurus sertifikat tanah yang hilang atau rusak di BPN.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Pasal 57 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa atas permohonan pemegang hak atau pemilik tanah, sertifikat baru dapat diterbitkan sebagai pengganti yang hilang.

Proses penggantian sertifikat yang hilang atau rusak harus dilakukan oleh orang yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Apabila orang tersebut telah meninggal, proses penggantian dapat digantikan oleh ahli warisnya.

Adapun syarat dan berkas yang wajib disertakan dalam proses tersebut, antara lain:

• Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai.
• Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
• Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa (bila dikuasakan) yang telah dicocokan oleh petugas loket.
• Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum
• Fotokopi sertifikat (bila ada).
• Surat Pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
• Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat.

Jangka waktu penggantian sertifikat adalah 40 hari kerja, sesuai ketentuan BPN.

Baca Juga: 

Contoh Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah di BPN Disertai Link Download

4. Permohonan Pemblokiran Sertifikat ke BPN 

Layanan selanjutnya adalah pemblokiran sertifikat ke BPN.

Blokir sertifikat dilakukan apabila sertifikat tanah atau sertifikat tanah dijadikan agunan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

Berikut adalah syarat pengajuan pemblokiran sertifikat ke BPN: 

• Formulir permohonan yang memuat pernyataan mengenai persetujuan bahwa pencatatan pemblokiran hapus apabila jangka waktunya berakhir
• Fotokopi identitas pemohon atau kuasanya, serta Surat Kuasa asli apabila dikuasakan
• Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (apabila pemohon adalah badan hukum).
• Keterangan mengenai nama pemegang hak, jenis hak, nomor, luas dan letak tanah yang dimohonkan blokir
• Bukti setor penerimaan negara bukan pajak mengenai pencatatan blokir
• Bukti hubungan hukum antara pemohon dengan tanah, yang meliputi:
  • Surat gugatan dan nomor register perkara atau skorsing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam hal permohonan blokir yang disertai gugatan di pengadilan
  • Surat nikah/buku nikah, kartu keluarga, atau Putusan Pengadilan berkenaan dengan perceraian atau keterangan waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa harta bersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan
  • Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atau akta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, akta tukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatan hukum
• Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut contoh surat permohonan blokir sertifikat ke BPN:

5. Permohonan ke BPN Roya

Layanan lainnya adalah pengurusan pencoretan hak tanggungan atau Roya.

Proses ini lazim dilakukan saat masa akhir pelunasan cicilan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau tanah.

Surat roya baru akan diterbitkan BPN setelah KPR atau utang pembelian tanah lunas.

Mekanismenya, sertifikat rumah atau tanah yang jadi jaminan utang pada bank akan dihapus, tetapi tidak langsung otomatis tercoret.

Bila tidak mengurusnya ke BPN, sertifikat tersebut tetap akan menjadi jaminan utang meski Anda sudah melunasi cicilan KPR rumah.

Mengurus surat roya dapat dilakukan secara offline dan online, berikut syarat dan berkas yang wajib dilampirkan:

• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup
• Surat kuasa apabila dikuasakan
• Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan
• Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum bagi badan hukum
• Sertifikat tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertifikat Hak Tanggungan hilang
• Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan utang dari Kreditur atau bank
• Fotokopi KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya.

Pengurusan roya memakan waktu 5 hari kerja bila dilakukan langsung di kantor BPN.

Untuk diketahui, beginilah kira-kira contoh surat roya yang akan Anda terima:

Baca Juga: Cara Mengubah HGB ke SHM melalui Kantor BPN Terbaru

Untuk mengetahui layanan lain yang tersedia di BPN, Anda bisa mengunjungi ppid.atrbpn.go.id.

Di sana, Anda bisa langsung mengajukan permohonan sesuai dengan kebutuhan. 

Caranya bisa langsung masuk ke laman “Ajukan Permohonan” dan mengisi sejumlah data yang diminta untuk melakukan pendaftaran. 

***

Semoga bermanfaat!

Cek properti idaman melalui laman Rumah123.

Punya pertanyaan lain seputar properti? Yuk, diskusikan di Teras123.