Dukung potensi pengembangan kendaraan bertenaga hidrogen atau fuel cell electric vehicle di Indonesia, IKN wajibkan penduduknya gunakan kendaraan hidrogen usai 2040 mendatang.
Continue reading “Penduduk IKN Wajib Gunakan Kendaraan Hidrogen Usai 2040”
Taksi terbang IKN disebut sebagai salah satu teknologi dan inovasi mutakhir di Nusantara.
Lantas, seperti apa bentuk dan spesifikasinya? Berapa pula tarif dari taksi tersebut?
Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan menjadi kota yang cerdas (smart city) inklusif, serta dilengkapi teknologi yang mutakhir.
Tidak heran, segala jenis inovasi direncanakan dibangun di IKN, termasuk layanan serba-digital demi memudahkan aktivitas masyarakat.
Dari sekian banyak teknologi yang direncanakan, taksi terbang menjadi inovasi yang paling mencuri perhatian.
Ini wajar, sebab taksi terbang tersebut nantinya diklaim dapat membantu masyarakat melakukan mobilitas ke daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat jalan darat.
Nah, ingin tahu informasi lengkap seputar taksi terbang IKN? Yuk, langsung cek di bawah ini!
Melansir berbagai sumber, taksi terbang di IKN kabarnya akan menggunakan teknologi yang bernama Intelligent Transport System atau ITS.
Teknologi tersebut memungkinkan kendaraan elektrik, termasuk bisa membawa penumpang ke helipad dengan hanya menggunakan satu aplikasi.
Tidak hanya taksi terbang, teknologi ITS pun dipakai untuk mengoperasikan kendaraan lain, salah satunya bus listrik.
Kabarnya, taksi terbang di IKN akan diproduksi oleh perusahaan China bernama EHang.
Mengutip laman indonesiabaik.id, taksi terbang EHang di IKN bertipe 216.
Kendaraan ini mirip seperti drone, bertenaga listrik sehingga ramah lingkungan.
Sedangkan untuk spesifikasinya, EHang memiliki 16 baling-baling dan delapan lengan yang dapat dilipat, dengan kapasitas 230 kg atau dua penumpang.
Kemampuannya pun cukup baik karena EHang 216 bisa terbang ke titik setinggi 3.000 meter, serta sanggup menempuh perjalanan 35 km dengan waktu 21 menit saja.
Menariknya, bentuk taksi terbang EHang sangat kompak karena lahan parkir yang dibutuhkannya hanya 5 meter persegi.
Meski begitu, ada pula sumber lain yang menyebut bahwa taksi terbang IKN akan diproduksi oleh perusahaan Hyundai asal Korea Selatan.
Sudah disebut bahwa taksi terbang di IKN akan dipakai sebagai media transportasi, terutama untuk menjangkau daerah yang sulit via jalur darat.
Selain itu, taksi terbang digunakan untuk memudahkan masyarakat yang hendak menyeberang ke luar Pulau Kalimantan.
Foto: Instagram @jokowi
Berapa tarif taksi terbang IKN? Belum ada angka pasti sampai dengan saat ini
Namun, melansir berbagai sumber, untuk setengah jam perjalanan, tarif taksi terbang IKN diperkirakan mencapai ratusan ribu rupiah, tidak sampai menyentuh angka Rp1 juta.
Tarif yang dikenakan itu merupakan biaya sewa untuk pengisian baterai.
Teknologi taksi terbang sebenarnya bukanlah hal yang baru.
Bahkan, beberapa negara sudah pernah melakukan uji coba taksi terbang EHang 216, seperti Jepang, Amerika Serikat, Dubai, Qatar, Tiongkok, dan Korea Selatan.
Pada tahun 2024, Prancis disebut akan menghadirkan taksi terbang pada gelaran Olimpiade.
Perusahaan Jerman bernama Volocopter kabarnya akan menyediakan taksi terbang pada acara tersebut.
Bukan hanya taksi terbang, pemerintah rencananya akan membangun berbagai moda transportasi dengan teknologi mutakhir di IKN.
Hal ini pernah diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.
Ia menggambarkan IKN memiliki transportasi canggih di masa depan.
“Kira-kira seperti apa di 2045? Saya ngarang-ngarang kita bikin visi-visi kita ke depan. Di sana ada taksi terbang, ada misalnya drone, robot yang akan memantau semua perkembangan kota kemungkinan juga untuk logistik, kendaraannya harus kendaraan listrik, angkutan umumnya juga driverless nggak ada sopirnya,” ujarnya, pada Februari lalu, dikutip laman Detik.com.
Teknologi lain yang kabarnya bakal diterapkan di IKN adalah aspal jalan yang mampu mengisi daya kendaraan.
Ikuti informasi menarik lainnya tentang IKN hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.
Pemerintah Republik Indonesia (RI) membuka peluang investasi sebesar-besarnya dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tidak hanya untuk investor lokal, peluang tersebut juga terbuka bagi para investor asing.
Seperti diketahui, saat ini IKN sedang dalam proses pembangunan tahap awal.
Pemerintah menargetkan pembangunan tahap pertama ini rampung pada pertengahan 2024, sehingga IKN bisa mulai dibuka secara bertahap.
IKN dirancang sebagai smart forest city, yakni kota berkonsep ramah lingkungan yang terintegrasi dengan teknologi canggih.
Anggaran yang dibutuhkan dalam membangun IKN mencapai Rp466 triliun.
Dari jumlah tersebut, pembangunan IKN akan menggunakan APBN sebesar 30%, serta sisanya menggunakan skema kerja sama antara pemerintah, badan usaha (KPBU) dan swasta.
Pembangunannya juga didukung oleh investor asing, baik skala negara hingga korporasi.
Pembangunan IKN dianggap oleh sejumlah investor memiliki prospek yang menjanjikan.
Hal tersebut membuat sejumlah investor asing menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.
Sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN.
Lantas, siapa saja negara investor IKN? Lalu, berapa nilai komitmen investasinya? Simak pembahasannya di bawah ini.
Dilansir dari berbagai sumber, saat ini sudah ada lebih dari 300 Letter of Intent (LOI) atau surat pernyataan minat yang diterima Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).
Dari jumlah tersebut, 133 di antaranya berasal dari investor asing.
OIKN menyebut bahwa sejauh ini negara Asia paling banyak menyuntikkan dana ke IKN.
Namun, ada juga beberapa negara seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, yang menyatakan ketertarikan berinvestasi di Nusantara.
Sebagai informasi, berikut negara-negara investor IKN beserta besaran modalnya.
Singapura menjadi negara investor IKN paling potensial.
Diketahui bahwa Singapura menjadi negara yang menunjukkan minat paling besar untuk berinvestasi di IKN.
Tercatat sudah ada sekitar 29 investor asal Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN.
Presiden Joko Widodo berharap, Singapura bisa memberi dukungan dalam membangun sejumlah infrastruktur IKN, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sekadar informasi, Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak 2014, dengan total investasi mencapai SG$17,5 miliar pada 2022.
Bahkan, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keenam Singapura, dengan perdagangan bilateral mencapai SG$74,6 miliar.
Masih dari negara Asia, ada pula Jepang sebagai negara investor IKN yang siap untuk berinvestasi pada bidang infrastruktur, energi, transportasi, pariwisata, ritel dan logistik.
Jepang juga menjadi negara asing yang paling berminat untuk berinvestasi di IKN.
Sudah ada lebih dari 20 perusahaan Jepang yang sudah menyatakan minat investasi di IKN.
Bahkan, saat ini Jepang telah memberikan tenaga ahli dari JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk proses pembangunan IKN.
Malaysia menjadi negara tetangga berikutnya yang tertarik untuk berinvestasi di IKN.
Sejauh ini, sudah ada 19 investor Malaysia yang menyatakan minat untuk investasi di IKN.
Dilansir dari berbagai sumber, investor asal Malaysia tertarik untuk berinvestasi pada sektor properti dan pendidikan.
China digadang-gadang menjadi investor asing langsung terbesar di Indonesia.
Seperti diketahui, sejak dulu, China sudah banyak berinvestasi di Indonesia, sehingga Negeri Tirai Bambu dipercaya menjadi salah satu investor potensial di IKN.
Namun, belum diketahui nominal investasi yang akan digelontorkan China dalam pembangunan IKN – begitu pula sektor investasi yang dibidik.
Akan tetapi, diperkirakan China akan membidik sektor infrastruktur atau industri besar sebagai sasaran investasi di IKN.
Negara Asia lain yang juga menunjukkan ketertarikan berinvestasi di IKN adalah Korea Selatan.
Tidak tanggung-tanggung, Korea Selatan bahkan berencana berinvestasi sebesar US$6,37, atau sektar Rp94,62 triliun di IKN.
Dilansir dari CNBC Indonesia, sudah ada sekitar sembilan perusahaan Korea Selatan yang siap berinvestasi di IKN.
Investasi Korea Selatan di IKN adalah mulai dari sistem air minum, penerapan smart city dengan menghadirkan mobil terbang, hingga infrastruktur.
Uni Emirat Arab (UEA) merupakan salah satu negara yang tampaknya sangat tertarik untuk berinvestasi di IKN.
Bahkan, perwakilan dari UEA sudah beberapa kali mengunjungi IKN untuk melihat perkembangan proses pembangunan di sana.
Kabarnya, negara kaya ini menjadi investor awal dari IKN Nusantara.
Komitmen Uni Emirat Arab telah direalisasikan dengan berinvestasi hingga US$20 miliar, atau berkisar Rp299,84 triliun.
Investasi Uni Emirat Arab ini ditanamkan melalui Indonesia Investment Authority (INA), selama 20 tahun ke depan.
Selain itu, dilansir dari Kompas.com, UEA juga berencana membangun solar panel di IKN.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.
Wacana soal pembangunan rumah subsidi di IKN mulai terdengar ke permukaan.
Namun, kira-kira kapan pembangunannya dimulai?
Wacana pembangunan rumah subsidi di IKN diungkapkan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur.
Melansir detik.com, Fitrah Nur mengatakan, akan ada rumah subsidi di IKN yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.
“Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau nggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi),” ungkap Fitrah Nur, pada 1 April 2024.
Fitrah Nur menambahkan, rumah subsidi akan berada di dalam kawasan IKN, tidak hanya di wilayah pinggiran.
Pasalnya, seperti yang sering diungkapkan presiden, jika IKN merupakan kota inklusif.
“Ada, ada di dalam (IKN). Pasti ada zonasi tertentu. Akan ada (rumah subsidi di IKN). Kan IKN bukan kota eksklusif. Presiden selalu mengatakan ‘ini kota inklusif’, jadi siapa saja bisa (tinggal di IKN), segala golongan ada. Nggak mungkin orang kaya aja di sana,” ucap Fitrah Nur.
Masih mengutip sumber yang sama, akan tetapi, Fitrah Nur belum bisa memastikan waktu soal kapan rumah subsidi dibangun hingga dipasarkan.
Alasannya karena Otorita IKN (OIKN) sebagai pemberi zonasi masih menyiapkannya.
“Tapi kalau dari PP 12 tahun 2023, Otorita IKN tuh berperan sebagai ‘main developernya’, mereka akan menyiapkan zonasinya, mana yang untuk MBR, mana yang industri, mana yang bisnis,” ujar FItrah.
Wacana pembangunan rumah subsidi di IKN pun sebenarnya sudah diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.
Agung mengungkapkan, pembangunan rumah subsidi di IKN akan ada, tetapi pihaknya masih merumuskannya.
“Nanti kita rumuskan dahulu kan ada hunian MBR, kita perlu pelajari seperti apa. Intinya karena kita menginginkan kota ini menjadi kota yang inklusif perlu ada untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah juga,” jelasnya, pada 20 Maret 2024.
Sebagai informasi, pekerja asing di IKN nantinya akan mendapatkan izin tinggal 10 tahun.
Hal tersebut bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang akan ikut membangun IKN.
Soal pemberian izin tersebut, ini termaktub dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.
Lewat Pasal 22 Ayat 1 diketahui, pelaku usaha yang melaksanakan usaha di wilayah IKN dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu, Dalam Ayat 2, tenaga asing bisa diberikan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Mengenai larangan pembelian rumah subsidi di IKN oleh WNA tertulis dalam Pasal 24 Ayat 3.
Aturan tersebut mengungkap WNA dilarang membeli, memiliki, dan/atau menguasai perumahan sederhana yang perolehannya mendapat bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan dari pemerintah.
Maka sudah jelas, meski ada rumah subsidi di IKN atau perumahan yang pembiayaannya dibantu pemerintah, hunian itu hanya diperuntukkan bagi MBR atau WNI.
Sementara, WNA yang bekerja di IKN tidak boleh membeli atau memilikinya.
Simak informasi lainnya seputar IKN hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.
**Foto: perumahan.pu.go.id
Realisasi pemindahan ibu kota Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus berprogres.
Kajian soal pemindahan ibu kota Indonesia memang bukan barang baru.
Pasalnya, rencana tersebut sejatinya sudah ada sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno pada medio 1950-an.
Namun, rencana pemindahan pusat pemerintahan ini baru bisa direalisasikan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemindahan ibu kota merupakan bagian dari transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik.
Lalu, pada 2021, realisasi pemindahan ibu kota pun mulai dilakukan.
Ditandai dengan dimulainya proses pembangunan kawasan Penajam Paser Utara, yang dipatok sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) – nama ibu kota baru Indonesia.
Pembangunan IKN rencananya akan dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan konsep desain IKN sebagai ‘Future Smart Forest City of Indonesia’.
Lantas, seperti apa realisasi desain IKN? Jika pensaran, simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Smart forest city adalah konsep utama yang diusung sebagai desain IKN.
Smart forest city adalah rancangan kota yang berorientasi pada alam, sehingga habitat manusia dan infrastruktur yang dibangun merupakan bagian dari ekosistem alam.
Jadi, subjek utama dari konsep desain pembangunan tersebut adalah alam, bukan infrastruktur apalagi habitat manusia.
Konsep smart forest city dianggap sebagai desain ideal dalam pembangunan IKN.
Pasalnya, pusat pemerintahan baru RI itu dibangun di kawasan hutan Kalimantan yang sejak lama didaulat sebagai salah satu paru-paru dunia.
IKN juga akan dibangun dengan desain compact city yang dianggap selaras untuk menunjang konsep smart forest city IKN.
Lewat desain compact city, pembangunan IKN dapat memaksimalkan penggunaan lahan yang tersedia.
Pasalnya, pemerintah hanya akan menggunakan 30 persen dari total luas lahan yang tersedia untuk dibangun infrastruktur.
Adapun 70 persen sisa luas lahan akan dijadikan kawasan hijau.
Maka itu, di IKN akan lebih banyak dibangun bangunan vertikal, alih-alih bangunan berderet.
Desain compact city IKN akan dipadukan dengan konsep mixed use, untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
Lewat desain tersebut, pemerintah juga bisa lebih mudah dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti layanan air minum, sanitasi, dan kolam sampah limbah padat.
Nah, dalam pembangunan gedungnya, pemerintah juga akan menerapkan filosofi Pancasila sebagai konsep desain utamanya.
Sila pertama tercermin pada Kompleks Religi Nasional, sila kedua pada Museum Peradaban Indonesia.
Sila ketiga pada Monumen Persatuan Indonesia dan sila keempat pada Plaza Demokrasi.
Sementara, untuk sila kelima tampak pada transit dan pasar rakyat.
Lebih detail mengenai bentuk gedung-gedung pemerintahan dan institusi negara lainnya, pemerintah rencananya melakukan sayembara kembali.
Sebagaimana mestinya sebuah ibu kota negara, di dalamnya terdapat bangunan untuk eksekutif dalam hal ini pemerintahan; Mahkamah Agung hingga gedung MPR/DPR.
Pada konsep Nagara Rimba Nusa juga terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila.
Lalu, ada kawasan diplomatik, bisnis dan komersial, pemukiman.
IKN juga dilengkapi oleh taman kota, jalur pejalan kaki dan sepeda, serta moda transportasi publik ramah lingkungan.
Selain itu, IKN juga dikelilingi oleh hutan lindung, hutan restorasi, hutan bakau, hutan biomass, hutan alga, dan kebun botani.
Di dalamnya juga ada kota teknologi, kota kreativitas dan inovasi, kota olahraga, kota edukasi, dan kota riset media dan kesehatan.
Lebih luas lagi, ada yang namanya aerotropolis, yakni
Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.
Tidak sedikit orang penasaran ihwal upah minimum atau UMR IKN yang notabene menjadi ibu kota baru di Indonesia.
Upah Minimum Regional atau UMR yang kini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP), merupakan standar minimum upah yang berlaku di suatu provinsi.
Nilai atau besar UMP ditentukan oleh gubernur.
Mengenai upah minimum atau UMR IKN, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.36 tentang Pengupahan.
Dalam UU tersebut diketahui bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mempunyai UMR sendiri.
Nilai upah minimumnya juga tidak ditentukan oleh gubernur, tetapi ditentukan oleh Kepala Ibu Kota Nusantara.
Sudah disebut bila UMR IKN diatur dalam PP 51/2023.
Dalam Pasal 81A Ayat 1 termaktub, upah minimum atau UMR IKN ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara.
Kemudian, dalam Pasal 81A Ayat 2, upah minimum IKN yang sudah ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN, diumumkan paling lambat tanggal 21 November di tahun berjalan.
Setelah diumumkan pada tanggal 21 November, nantinya UMR IKN akan berlaku mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya.
“Setelah penetapan upah minimum IKN, penetapan upah minimum IKN tahun berikutnya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum,” tulis Ayat 4, dalam Pasal 81A.
Ayat 4 dalam Pasal 81A itu menunjukkan, setelah IKN sudah menetapkan upah minimum, pada tahun selanjutnya penyesuaian upah minimum dilakukan seperti provinsi lain di Indonesia.
Lewat PP 51/2023, tertulis jika Kepala Otorita IKN dalam melakukan penetapan dan penyesuaian upah minimum dapat berkoordinasi dengan kementerian lain.
Kementerian yang dimaksud ialah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan/atau pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Koordinasi dilakukan apabila belum adanya data yang digunakan untuk penetapan dan penyesuaian upah minimum.
Selain itu, koordinasi dapat dilakukan bila belum tersedianya lembaga yang diperlukan dalam penetapan dan penyesuaian upah minimum.
Foto: BPMI Setpres
Lalu, bagaimana bila upah minimum IKN belum ditetapkan, di sisi lain sudah ada penetapan pemindahan ibu kota negara?
Sampai saat ini, memang perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum ada waktu pasti.
Namun, mengutip berbagai sumber, jajaran aparatur sipil negara (ASN) akan pindah bertahap ke IKN pada tahun 2024.
Andai perpindahan dilakukan pada tahun 2024, bagaimana soal penentuan UMR-nya?
Lewat Pasal 81C dijelaskan, untuk pertama kali upah minimum yang berlaku di IKN, akan sesuai dengan upah minimum di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Adapun untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kalimantan Timur yang dulu disebut dengan UMR pada tahun 2024 sudah dirilis.
Mengutip laman Kompas.com, untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur sebesar Rp3.360.858.
Sementara, untuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, serta kota/kabupaten lain di Kaltim, akan dirinci sebagai berikut:
Temukan berbagai informasi lain tentang IKN hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum (PUPR) terus mendorong percepatan pengerjaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu yang sedang dikebut pengerjaannya adalah rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel Pertahanan dan Keamanan (Hankam).
Sejauh ini, progres pembangunan rusun ASN IKN sudah mencapai 40%.
Ditargetkan sebanyak 12 rusun bisa rampung pengerjaannya pada Juli 2024.
Rusun ASN IKN akan memiliki 47 tower dengan total unit mencapai 2.820 unit.
Pemerintah sudah merancang desain rusun ASN IKN sesuai fungsi dan peruntukannya.
Penasaran dengan desain rusun ASN IKN? Berikut ulasan lengkapnya.
Desain rusun ASN IKN dibangun dengan konsep bangunan hijau.
Lewat konsep tersebut, gedung dibangun dengan material ramah lingkungan.
Fokus dari desain gedung sendiri adalah menciptakan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan.
Hal itu sejalan dengan konsep pembangunan IKN sebagai smart forest city.
Seperti diketahui, smart forest city mengacu pada prinsip pembangunan yang efisien, ramah lingkungan, hemat energi dan produktif.
Subjek utama dalam pembangunan smart forest city adalah habitat manusia dan infrastruktur kota sebagai bagian dari ekosistem hutan.
Maka itu, desain bangunan hijau menjadi konsep yang tepat diterapkan pada rusun ASN-Hankam di IKN.
Konstruksi rusun ASN di IKN dibangun dengan sistem hybrid, yang merupakan kombinasi sistem volumetrik dan baja konvensional dalam konstruksi bangunan.
Penggunaan tangga darurat, core lift, serta koridor dan podium akan menggunakan baja konvensional.
Sementara, sistem volumetrik dipasang dengan crane dan ditumpuk di atas podium, lalu bagian luarnya akan ditambah fasad.
Penerapan pengerjaan dengan sistem hybrid dilakukan untuk meminimalisasi waktu pembangunan hunian vertikal.
Namun, hal tersebut tetap mengindahkan unsur-unsur kenyamanan dan ramah lingkungan pada proses pengerjaannya.
Foto: Jakarta Daily Indonesia
Adapun interiornya, desain rusun ASN IKN dirancang dengan konsep minimalis.
Penerapan konsep tersebut disesuaikan dengan para penghuni rusun yang kebanyakan berstatus milenial.
Interior unit rusun ASN-Hankam IKN memiliki spesifikasi tiga kamar tidur, dua kamar mandi, dan dua balkon.
Di dalam unit, terdapat ruang tamu dapur, ruang makan, dan ruang jemur-cuci pakaian.
Unit rusun sudah dilengkapi AC dan springbed di setiap kamar, serta televisi di ruang tamu atau ruang keluarga.
Rusun ASN-Hankam IKN berstatus sebagai rumah negara, sehingga ASN maupun personel Hankam tidak dapat membeli unit tersebut.
Setiap unit juga sudah dilengkapi furnitur, sehingga calon penghuni hanya tinggal membawa pakaian dan barang-barang pribadi saja.
Melansir kontan.co.id, total anggaran untuk membangunnya mencapai Rp9,1 triliun.
Pemerintah lantas memecahnya menjadi enam tender proyek, yakni:
Sebagai catatan, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan rusun ASN dan Hankam akan berlangsung tanpa banyak memotong hutan.
Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.
Alami lonjakan, harga tanah IKN dinilai masih lebih murah dibandingkan Jakarta. Berikut informasinya!
Continue reading “Harga Tanah IKN Lebih Murah dari Jakarta. Jadi Magnet Baru Para Investor!”
Sejumlah infrastruktur penting terus dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya adalah Bendungan Sepaku Semoi.
Bendungan ini berlokasi di Desa Tengin Baru, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dengan luas genangan 280 hektare dan kapasitas tamping 10,6 juta m3, Bendungan Sepaku Semoi mempunyai fungsi yang krusial di IKN.
Sebagai informasi, berikut beberapa fungsi bendungan tersebut.
Fungsi pertama dari Bendungan Sepaku Semoi adalah sebagai penyedia air baku di IKN.
Selain luas, bendungan IKN ini memiliki kapasitas besar, yaitu 2.000 liter air per detik untuk IKN dan 500 liter per detik untuk wilayah Balikpapan.
Meski kapasitasnya besar, tetapi pemerintah berencana membangun bendungan lain di IKN, untuk memenuhi kebutuhan air baku.
“Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pada 21 September 2023 lalu, dilansir laman sahabat.pu.go.id.
Tugas kedua Bendungan Sepaku Semoi adalah untuk mengendalikan banjir di IKN.
Fungsi ini utamanya bisa mencegah banjir yang kerap terjadi di daerah hilir.
“Bukan hanya berfungsi untuk layanan air baku IKN, Bendungan Sepaku Semoi juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Karena kadang-kadang terjadi banjir di daerah hilir,” terang Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia.
Bendungan Sepaku Semoi pun kemungkinan akan menjadi “sumber listrik” bagi masyarakat IKN di masa depan.
Hal tersebut merujuk pada rencana pembangunan bendungan yang akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.
Mengutip laman detik.com, rencananya PLTS di Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 100 megawatt (MW).
“Asumsi kita satu hektar itu 1 MW, jadi kalau 20 persen dari 500 hektare sekitar 100 MW dan kemungkinan bisa lebih. Kementerian PUPR hanya menyediakan tempat dan izin rekomendasi ini bagian dari menambah nilai manfaat bendungan,” ujar Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid, pada 22 Agustus 2023.
Foto: sahabat.pu.go.id
Site Manager Operation Bendungan Sepaku Semoi, Teguh Santoso mengungkap, jika pengerjaan Bendungan Sepaku Semoi telah rampung.
Hal tersebut Teguh katakan pada 28 April 2024 kemarin.
Bendungan yang menelan biaya Rp556 miliar ini tinggal menunggu peresmian dan dioperasikan.
Saat ini, bendungan tengah ditata di sekitar kawasannya.
“Saat ini kami sedang menata kawasan bendungan sehingga nantinya bisa menjadi destinasi wisata juga,” ungkap Teguh.
Adapun penataan bendungan melingkupi lanskap, gedung, dan fasilitas penunjang lainnya.
Selain Bendungan Sepaku Semoi, ada beberapa bendungan IKN yang diproyeksikan dibangun untuk memenuhi suplai air baku.
Berikut daftarnya:
Bendungan Batu Lepek kabarnya akan dibangun pada tahun 2035.
Bendungan ini mampu memproduksi air baku sebanyak 4.300 liter per detik.
Bendungan Sumber Daya Air IKN Barat rencananya akan dibangun di Kelurahan Sepaku dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku.
Bendungan tersebut kabarnya bisa menghasilkan air baku sebesar 5.710 liter per detik.
Sementara, untuk Bendungan Sumber Daya Air IKN Selatan, rencananya dibangun di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, dengan kapasitas 1.650 liter per detik.
Simak informasi tentang IKN lainnya hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.
Ada banyak hal yang sedang dipersiapkan pemerintah Indonesia dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, salah satunya terkait sistem keamanan IKN.
Seiring dengan pembangunan IKN, sistem pertahanan tentu menjadi hal yang juga harus disiapkan dan dibangun sebaik mungkin.
Pasalnya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.
Lantas, bagaimana rancangan sistem keamanan yang akan diterapkan di IKN? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Foto: VOI
IKN dirancang sebagai smart city, sehingga sistem pertahanan dan keamanan IKN akan menerapkan konsep smart defence.
Artinya, sistem pertahanan dan keamanan di IKN akan terintegrasi dengan sejumlah teknologi mutakhir.
Rencananya, IKN bakal menggunakan sistem pertahanan dan keamanan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan terpusat di One Signal Network.
Adapun secara keseluruhan, sistem keamanan dan pertahanan IKN akan menerapkan sistem pertahanan semesta.
Desain sistem tersebut akan dilengkapi dengan sistem deterrence defensif aktif, serta strategi pertahanan berlapis yang cerdas.
Selain itu, konsep ini akan disusun sesuai sistem pertahanan anti-access/area denial.
Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Pertahanan No.KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada prosesnya, sistem keamanan semesta IKN akan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional.
Desain sistem pertahanan dan keamanan tersebut akan dibuat berlapis dan mensinergikan antara kekuatan militer dan nirmiliter.
Berbagai teknologi mutakhir pun sedang dikaji, untuk menyokong penggunaan smart defence sebagai sistem keamanan semesta yang akan diterapkan di IKN.
Foto: VOI
Penggunaan teknologi di IKN tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
Lebih dari itu, penggunaan teknologi tersebut juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di Nusantara.
Untuk menjamin semua berjalan dengan aman, pemerintah memastikan bahwa nantinya sistem keamanan digital IKN akan dibuat berlapis.
Ada beberapa tahapan sistem keamanan dalam pembangunan infrastruktur kota serta teknologi di Nusantara.
Pada level pertama, pemerintah akan membuat multi-utility tunnel atau MUT untuk menampung semua jaringan pipa air sampai dengan kabel listrik dan fiber optik.
Sementara, untuk level kedua akan terdiri dari data center atau pusat berkumpulnya semua operasi data.
Kemudian, pada level terakhir terdapat super-apps.
Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.
