Pindah ke IKN, Kementerian PUPR Siapkan Skema KPR untuk ASN dengan Cicilan Terjangkau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan skema KPR IKN untuk aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke ibu kota baru, Kalimantan Timur. 

Bernama Skema KPR ASN Pionir, skema kredit pemilikan rumah (KPR) ASN tersebut guna memudahkan ASN memiliki rumah yang terjangkau di IKN Nusantara.

Pasalnya, sebagian ASN akan dipindahkan secara bertahap ke IKN seiring dengan pindahnya kantor kementerian/lembaga yang rencananya mulai dilakukan pada tahun ini.

“Dengan demikian para ASN yang akan pindah ke IKN ini seyogianya mampu membeli rumah di sana karena mereka akan tinggal dan bekerja di situ,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, melansir antaranews.com.

2 Skema KPR IKN untuk ASN

skema kpr ikn

Sumber: sahabat.pu.go.id

Melansir detik.com, skema KPR khusus ASN di IKN rencananya terdiri dari dua skema, yaitu pembiayaan kepemilikan rumah bertahap (staircasing ownership) dan subsidi selisih bunga (SSB).

Skema staircasing ownership adalah skema kepemilikan secara bertahap, sedangkan skema subsidi selisih bunga diperoleh dari hasil investasi dana abadi khusus untuk pembiayaan ASN.

Menurut Herry Trisaputra, skema KPR ASN Pionir tersebut sebenarnya hampir sama dengan skema KPR biasa, tapi dinilai lebih terjangkau bagi ASN yang ingin memiliki rumah sendiri di IKN.

Tak hanya untuk dihuni, melalui skema KPR ASN Pionir, Herry berharap ASN yang pindah ke IKN dan kerja di sana berminat untuk berinvestasi properti di IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa skema KPR IKN untuk ASN ini sangatlah terjangkau dengan biaya cicilan Rp2 jutaan per bulan.

“Kita tekan supaya angsurannya tidak lebih, sekitar Rp2 jutaan kalau bisa,” katanya melansir kumparan.com.

Tipe Hunian Seluas 70 Meter Persegi

Skema KPR ASN Pionir di IKN merupakan jenis hunian low rise building dengan luas bangunan minimal 70 meter persegi dan luas tanah 90 meter persegi.

Menteri Basuki memastikan bahwa rumah khusus ASN ini memiliki kualitas yang lebih baik dari hunian yang ada di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.

“Kita pakai biasanya kalau KPR itu dengan luasan yang cukup dengan bangunan yang lebih baik dari pada yang di Jawa [atau] di Jakarta,” ujar dia.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga sudah menyiapkan rumah susun untuk para ASN yang bisa disewa dengan biaya terjangkau.

Hunian vertikal itu memiliki luas 98 meter persegi yang didalamnya terdiri dari ruang keluarga, tiga kamar tidur, dua kamar mandi, dapur, dan ruang servis.

“Kami ingin para ASN yang bertugas di IKN bisa memiliki tempat tinggal yang layak huni. Kami membangun rusun dengan desain bangunan hijau dan tentunya unit hunian yang nyaman karena dilengkapi dengan mebel di dalamnya jadi ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto melansir detikcom.

ASN Pindah pada September 2024

skema kpr ikn

Sumber: menpan.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa para ASN akan dipindahkan ke ASN secara bertahap.

Menurut dia, ASN mulai dipindahkan ke IKN pada September 2024 dengan tiga prioritas.

Melansir cncbindonesia.com, prioritas pertama sebanyak 179 unit eselon I dan 11.916 ASN di 38 kementerian/lembaga yang masuk dalam gelombang pertama pindah ke IKN.

Prioritas kedua, ASN yang pindah ke IKN berjumlah 6.774 orang dari 29 kementerian/lembaga dengan 91 unit eselon I. 

Sementara prioritas ketiga, sebanyak 14.237 ASN akan pindah ke IKN pada gelombang 3 di 59 kementerian/lembaga dengan 378 unit eselon 1.

***

Semoga informasi di atas bermanfaat untuk kamu, ya.

Lagi cari hunian terjangkau?

Yuk, kunjungi Rumah123 dan temukan segala jenis properti impian kamu karena #SemuaAdaDisini.

***sumber foto cover: tribunkaltara.com/Dwi Ardianto

IKN Bersolek, Sukseskan Target Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036

Indonesia menjadi salah satu negara kandidat tuan rumah Olimpiade 2036.

 

Rencananya, Indonesia akan menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota penyelenggara event olahraga empat tahunan itu. 

 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa Indonesia bersedia dan siap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. 

 

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di sela-sela menghadiri rangkaian kegiatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

 

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olympics 2036 di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi, seperti dilansir dari ANTARA. 

 

Sebagai langkah awal, Indonesia sudah mengajukan proposal pencalonan IKN sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC). 

 

Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Olahraga Bertaraf Internasional

persiapkan fasilitas olahraga bertaraf internasional

 

Dalam menunjukkan keseriusan menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, Indonesia berencana membangun sejumlah fasilitas dan infrastruktur olahraga kelas internasional di IKN.

 

Salah satu di antaranya rencana pembangunan pusat pelatihan sepakbola di IKN. 

 

Selain itu, Indonesia juga sudah menyiapkan lahan seluas 50 hektare untuk dibangun berbagai fasilitas utama dan penunjang olahraga. 

 

Rencananya, di lahan tersebut akan dibangun tujuh lapangan sepakbola yang diperuntukkan bagi timnas Indonesia. 

 

Ketujuh stadion tersebut terdiri dari stadion utama dan stadion madya, serta sisanya merupakan lapangan latihan.

 

Gambarannya mirip seperti Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

 

Selain stadion utama, di sana juga terdapat stadion madya dan beberapa lapangan latihan. 

 

Kemudian, terdapat juga sejumlah arena olahraga lain dengan fasilitas penunjang yang memadai.

 

Persaingan Ketat

persaingan bidding tuang rumah olimpiade 2036

 

Sebelumnya, Indonesia sudah mengajukan pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032.

 

Namun, dalam proses bidding, IOC lebih memilih Australia sebagai negara penyelenggara. 

 

Setelah gagal dalam bidding tuan rumah Olimpiade 2032, Indonesia fokus mempersiapkan diri dalam pencalonan penyelenggara Olimpiade musim panas pada 2036. 

 

Meski begitu, langkah Indonesia untuk merealisasikan target menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2036 tidak bisa dikatakan mudah.

 

Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara untuk ditunjuk sebagai penyelenggara multi event olahraga internasional tersebut. 

 

Sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang menyatakan minatnya menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, di antaranya adalah India, Meksiko, dan Polandia. 

 

Namun, menurut kabar terbaru, Meksiko menyatakan mundur dari pencalonan dengan alasan persaingan yang terlalu ketat. 

 

Karena itu, mereka memilih untuk mengalihkan fokus pada pencalonan tuan rumah event olahraga lain, seperti Youth Olympic Games dan Pan American Games 2027. 

 

Meski begitu, sejauh ini sudah ada 10 negara yang menyatakan minatnya untuk menyelenggarakan Olimpiade musim panas pada 2036. 

 

Namun, belum diketahui secara pasti negara-negara mana saja yang akan menjadi pesaing Indonesia dalam bidding tuan rumah Olimpiade 2036. 

 

Tersiar kabar bahwa beberapa negara lain seperti Mesir, Rusia, Inggris, Italia dan Korea Selatan, tertarik untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada 2036.

 

Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.

Summarecon Bangun Sekolah Al Azhar di IKN Nusantara, Luasnya 2,9 Hektare!

Pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk. membangun sekolah Al Azhar di IKN Nusantara dengan luas mencapai 2,9 hektare.

Pembangunan sekolah islami tersebut guna memberikan dukungan terhadap program pemerintah khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Melansir Liputan6.com, proyek sekolah terpadu islami dari Summarecon Agung tersebut bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar.

Berikut informasi selengkapnya!

Sekolah Al Azhar di IKN Dibangun Akhir Mei 2024

al azhar di ikn

Sumber: detikcom

Rencananya, pembangunan sekolah Al Azhar di IKN Nusantara tersebut akan dimulai pada akhir Mei 2024.

Hal ini seiring dengan acara peletakan batu pertama (groundbreaking) yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun lokasi proyek sekolah Al Azhar berada di area Sub Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 1.

Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses penerbitan SK Lahan oleh pihak Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

Jenjang Pendidikan Sekolah Al Azhar di Nusantara

Sekolah Al Azhar di IKN Nusantara akan menghadirkan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

Menariknya, sekolah ini akan dibangun dengan konsep modern berwawasan lingkungan yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, laboratorium, dan gedung serbaguna.

Selain itu, dilengkapi pula fasilitas Masjid Al Azhar Summarecon IKN yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

“Summarecon senantiasa mendukung program pemerintah. Kehadiran Sekolah Islam Al Azhar Summarecon menjadi wujud nyata kontribusi Summarecon terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi melansir Liputan6.com.

Adapun sekolah Islam Al Azhar dipilih karena telah memiliki pengalaman dan kredibilitas selama 72 tahun serta menjadi salah satu pelopor sekolah Islam modern pertama di Indonesia.

Hadirnya sekolah Al Azhar di ibu kota baru tidak lepas dari peran Yayasan Syiar Bangsa yang didirikan oleh Summarecon pada 2012.

Yayasan Syiar Bangsa telah bekerja sama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar guna membangun fasilitas dan sistem pendidikan berkualitas di empat kawasan yang dikembangkan Summarecon.

“Pengalaman ini menjadi bekal yang akan akan kami terapkan di Sekolah Islam Al Azhar di Ibu Kota Negara. Hadirnya fasilitas pendidikan ini akan menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan kami dan akan membawa berkah serta manfaat yang luas bagi generasi muda Indonesia,” ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan Syiar Bangsa, H. Edi Darnadi dikutip Liputan6.com.

***

Semoga bermanfaat, ya!

Jangan lupa, simak artikel lainnya untuk membaca informasi seputar IKN Nusantara.

Kamu juga bisa mencari hunian yang sesuai kebutuhanmu hanya di Rumah123.

**gambar cover: merdeka.com

Jumlah Penduduk Ibu Kota Baru Diproyeksi Capai 1,9 Juta Jiwa

Jumlah Penduduk Ibu Kota Baru IKN diproyeksikan mencapai 1,9 juta jiwa pada tahun 2045.

 

Saat ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlangsung.

 

Sejumlah infrastruktur pun direncanakan rampung pada tahun 2024, termasuk beberapa ruas jalan tol, tower rumah susun untuk ASN, TNI/Polri, dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

 

Selain pembangunan dan rencana pengembangan kota yang terus dikerjakan, pemerintah juga turut menyusun proyeksi jumlah penduduk di IKN.

 

Berdasarkan proyeksi pemerintah, jumlah penduduk Ibu Kota Baru IKN mencapai 1,9 juta jiwa pada tahun 2045.

 

Rincian Jumlah Penduduk Ibu Kota Baru yang Diproyeksikan Pemerintah

 

Pemerintah sudah merinci proyeksi populasi penduduk IKN berdasarkan tiga jenis penduduk, yakni tenaga kerja, populasi tanggungan, dan penduduk eksisting.

 

Tenaga kerja adalah penduduk yang terdiri dari aparatur sipil negara, pegawai lembaga atau badan publik, TNI, BIN, BSSN, tenaga kerja di sektor ekonomi industri, tenaga kerja di sektor layanan pendukung, dan dari sektor konstruksi.

 

Sementara, populasi tanggungan umumnya diartikan sebagai penduduk yang melingkupi anak-anak dan orang usia lanjut.

 

Khusus untuk penduduk eksisting adalah warga lokal yang berada delineasi atau pembatasan wilayah IKN.

 

Selain itu, pemerintah pun menyebut jumlah 1,9 juta jiwa penduduk akan bermukim di IKN secara berkala.

 

Berikut rincian jumlah penduduk yang bermukim di IKN mulai dari 2024 sampai 2045:

  • 2022-2024: 488.409 jiwa
  • 2025-2029: 1,28 juta jiwa
  • 2030-2034: 1,45 juta jiwa
  • 2035-2039: 1,67 juta jiwa
  • 2040-2045: 1,91 juta jiwa.

 

Berdasarkan data itu, rata-rata kenaikan jumlah penduduk IKN sebesar 75.200 jiwa per tahun.

 

Lebih Luas Ketimbang dari Jakarta

Lebih Luas Ketimbang dari Jakarta

Foto: BPMI Setpres/Kris

 

Menariknya, luas IKN diklaim empat kali lebih besar ketimbang Jakarta.

 

Jika melihat data, hal tersebut memang benar adanya, sebab luas total daratan Jakarta mencapai 66.152 hektare.

 

Sementara, total luas dataran IKN sebesar 252.660 hektare.

 

Dengan luas daratan mencapai 66.152 hektare, total penduduk Jakarta pada tahun 2023 sebanyak 11,34 juta jiwa.

 

Melansir laman Detik.com, menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, pemerintah tak ingin mengulang hal yang sama di IKN, perihal jumlah penduduk yang terlalu padat.

 

“Yang menarik ibu bapak sekalian, adalah ini 4 kali luas Jakarta tapi penduduknya paling 2 juta. Kenapa, kita nggak mau ngulangin apa yang terjadi di kota-kota di Indonesia yang over capacity. Over dari kapasitas lingkungan dan sumber daya yang ada untuk memenuhi hidup,” ungkap Bambang Susantono, pada 17 Februari 2024, dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan YouTube Pemprov DKI Jakarta.

 

Lantas, bagaimana dengan jumlah penduduk di kota yang menjadi penyangga IKN, seperti Samarinda dan Balikpapan?

 

Mengutip laman Kompas.com, Chief Economist OIKN Fauziah Zen mengatakan, jumlah penduduk di Kota Balikpapan dan Samarinda diperkirakan di bawah 2 juta jiwa pada tahun 2045.

 

“Jadi dugaan kita sih, estimasi kita Balikpapan dan Samarinda itu masing-masing akan ada di bawah 2 juta mungkin pada tahun 2045 tapi di atas satu juta setengah mungkin, sedangkan IKN mungkin dua jutaan atau mungkin bisa saja lebih sedikit,” ungkap Fauziah Zen.

 

Tingkat Kepadatan Penduduk

 

Mengutip laman Kompas.id, tingkat kepadatan penduduk di IKN diperkirakan sebesar 10.000 orang per kilometer persegi.

 

Kepadatan tersebut hampir mirip dengan kepadatan di Kota Bogor dengan 9.359 per kilometer persegi.

 

Selain Bogor, kepadatan serupa ditemukan di Tangerang dengan 10.484 per kilometer persegi.

 

Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.