Upaya Pemerintah Ciptakan IKN Bebas Karbon di Tahun 2045

Pemerintah berencana membangun IKN bebas karbon pada tahun 2045, sejumlah upaya pun dilakukan.

 

Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi karbon atau efek rumah kaca, khususnya di Ibu Kota Nusantara.

 

Lantas, apa saja bentuk upaya pemerintah dalam ciptakan IKN bebas karbon? Cek informasi selengkapnya di bawah ini!

 

Bangunan IKN Menggunakan Material Ramah Lingkungan

 

Cara pemerintah untuk menekan emisi karbon di IKN adalah dengan menggunakan material ramah lingkungan.

 

Mengutip laman detik.com, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto mengungkap, IKN ditargetkan bisa menekan tingkat emisi karbon sebanyak 18 persen untuk saat ini.

 

Kemudian, dari angka 18 persen, diharapkan akan terus meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2045 di gedung-gedung IKN.

 

Sebagai informasi, berbagai pembangunan di IKN dibuat menggunakan material dengan konsumsi energi dan jejak karbon rendah.

 

Seluruh material ramah lingkungan itu dipesan dari produsen dalam negeri dan hasil daur ulang.

 

“Menggunakan material dan teknologi dengan dampak lingkungan yang positif atau dengan tingkat kerugian yang minim,” jelas Iwan Suprijanto, pada Senin 22 April 2024.

 

Pengurangan emisi karbon lewat penggunaan material ramah lingkungan sejatinya sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

 

Aturan tersebut nantinya akan direalisasikan dalam konsep Smart Forest City yang dibangun di IKN.

 

“Bahan yang digunakan memiliki dampak lingkungan yang lebih baik dibandingkan material konvensional,” tambah Iwan.

 

Indonesia Memiliki RLDC

Indonesia Memiliki RLDC

Foto: Dok. Sekretariat OIKN

 

Cara berikutnya untuk mewujudkan IKN bebas karbon adalah dengan meluncurkan Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara, atau Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC).

 

Peluncuran RLDC dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) saat mengikuti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB.

 

Melansir laman cnbcindonesia.com, menurut Kepala OIKN Bambang Susantono, keberadaan RLDC menjadi sejarah baru untuk Indonesia.

 

“Bagi kami di Indonesia ini menjadi momen bersejarah karena ini menjadi pertama kali kota di Indonesia memiliki RLDC, Regionally and Locally Determined Contribution,” ujarnya, pada Senin, 4 Desember 2023 lalu.

 

Dalam upaya tersebut, Bambang mengumumkan adanya dokumen Nusantara’s Net Zero Emission Strategy.

 

Dokumen tersebut digunakan sebagai komitmen Indonesia untuk ambil bagian dalam usaha menjaga iklim dunia.

 

Bambang mengungkap, nantinya IKN Nusantara akan menjadi kota hijau dan model untuk masa depan yang berkelanjutan.

 

Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan emisi karbon di IKN dengan mengkonversi 60 persen area Nusantara menjadi hutan tropis.

 

“Dalam kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan langkah untuk mentransformasi target ambisius menjadi aksi yang spesifik dan terukur,” ujar Bambang Susantono.

 

Dalam RLDC, setidaknya pemerintah fokus pada lima sektor, yakni:

  • Kehutanan dan penggunaan lahan
  • Energi
  • Agrikultur
  • Pengelolaan sampah
  • Industri

 

Lewat RLDC, pemerintah memiliki target mengurangi emisi menjadi -1,1 juta karbon dioksida (MtCO2) pada 2045.

 

Bahkan, pemerintah memiliki target yang lebih besar dalam skenario kedua, dengan mengurangi emisi karbon mencapai -1,6 juta MtCO2.

 

Langkah yang dilakukan oleh Indonesia diapresiasi oleh Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara Winfried Wicklein.

 

Ia mengaku senang bisa bekerja sama dengan OIKN dalam mengembangkan strategi tersebut.

 

“Strategi ini tidak hanya sebagai tindakan nyata dalam mewujudkan visi Indonesia yang modern dan berkelanjutan, namun juga mewakili upaya nyata Indonesia dalam memerangi perubahan iklim, serta berkontribusi pada wilayah yang lebih luas yaitu di wilayah Asia dan Pasifik,” ungkap Winfried Wicklein.

 

Temukan informasi tentang IKN di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.

Jumlah Penduduk Ibu Kota Baru Diproyeksi Capai 1,9 Juta Jiwa

Jumlah Penduduk Ibu Kota Baru IKN diproyeksikan mencapai 1,9 juta jiwa pada tahun 2045.

 

Saat ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlangsung.

 

Sejumlah infrastruktur pun direncanakan rampung pada tahun 2024, termasuk beberapa ruas jalan tol, tower rumah susun untuk ASN, TNI/Polri, dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

 

Selain pembangunan dan rencana pengembangan kota yang terus dikerjakan, pemerintah juga turut menyusun proyeksi jumlah penduduk di IKN.

 

Berdasarkan proyeksi pemerintah, jumlah penduduk Ibu Kota Baru IKN mencapai 1,9 juta jiwa pada tahun 2045.

 

Rincian Jumlah Penduduk Ibu Kota Baru yang Diproyeksikan Pemerintah

 

Pemerintah sudah merinci proyeksi populasi penduduk IKN berdasarkan tiga jenis penduduk, yakni tenaga kerja, populasi tanggungan, dan penduduk eksisting.

 

Tenaga kerja adalah penduduk yang terdiri dari aparatur sipil negara, pegawai lembaga atau badan publik, TNI, BIN, BSSN, tenaga kerja di sektor ekonomi industri, tenaga kerja di sektor layanan pendukung, dan dari sektor konstruksi.

 

Sementara, populasi tanggungan umumnya diartikan sebagai penduduk yang melingkupi anak-anak dan orang usia lanjut.

 

Khusus untuk penduduk eksisting adalah warga lokal yang berada delineasi atau pembatasan wilayah IKN.

 

Selain itu, pemerintah pun menyebut jumlah 1,9 juta jiwa penduduk akan bermukim di IKN secara berkala.

 

Berikut rincian jumlah penduduk yang bermukim di IKN mulai dari 2024 sampai 2045:

  • 2022-2024: 488.409 jiwa
  • 2025-2029: 1,28 juta jiwa
  • 2030-2034: 1,45 juta jiwa
  • 2035-2039: 1,67 juta jiwa
  • 2040-2045: 1,91 juta jiwa.

 

Berdasarkan data itu, rata-rata kenaikan jumlah penduduk IKN sebesar 75.200 jiwa per tahun.

 

Lebih Luas Ketimbang dari Jakarta

Lebih Luas Ketimbang dari Jakarta

Foto: BPMI Setpres/Kris

 

Menariknya, luas IKN diklaim empat kali lebih besar ketimbang Jakarta.

 

Jika melihat data, hal tersebut memang benar adanya, sebab luas total daratan Jakarta mencapai 66.152 hektare.

 

Sementara, total luas dataran IKN sebesar 252.660 hektare.

 

Dengan luas daratan mencapai 66.152 hektare, total penduduk Jakarta pada tahun 2023 sebanyak 11,34 juta jiwa.

 

Melansir laman Detik.com, menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, pemerintah tak ingin mengulang hal yang sama di IKN, perihal jumlah penduduk yang terlalu padat.

 

“Yang menarik ibu bapak sekalian, adalah ini 4 kali luas Jakarta tapi penduduknya paling 2 juta. Kenapa, kita nggak mau ngulangin apa yang terjadi di kota-kota di Indonesia yang over capacity. Over dari kapasitas lingkungan dan sumber daya yang ada untuk memenuhi hidup,” ungkap Bambang Susantono, pada 17 Februari 2024, dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan YouTube Pemprov DKI Jakarta.

 

Lantas, bagaimana dengan jumlah penduduk di kota yang menjadi penyangga IKN, seperti Samarinda dan Balikpapan?

 

Mengutip laman Kompas.com, Chief Economist OIKN Fauziah Zen mengatakan, jumlah penduduk di Kota Balikpapan dan Samarinda diperkirakan di bawah 2 juta jiwa pada tahun 2045.

 

“Jadi dugaan kita sih, estimasi kita Balikpapan dan Samarinda itu masing-masing akan ada di bawah 2 juta mungkin pada tahun 2045 tapi di atas satu juta setengah mungkin, sedangkan IKN mungkin dua jutaan atau mungkin bisa saja lebih sedikit,” ungkap Fauziah Zen.

 

Tingkat Kepadatan Penduduk

 

Mengutip laman Kompas.id, tingkat kepadatan penduduk di IKN diperkirakan sebesar 10.000 orang per kilometer persegi.

 

Kepadatan tersebut hampir mirip dengan kepadatan di Kota Bogor dengan 9.359 per kilometer persegi.

 

Selain Bogor, kepadatan serupa ditemukan di Tangerang dengan 10.484 per kilometer persegi.

 

Baca informasi selengkapnya terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.

Mengenal 4 Daerah Penyangga IKN, Kota Mana Saja?

Ada beberapa daerah penyangga IKN yang akan menjadi “otot” dan “jantung” dari Ibu Kota Nusantara.

 

Namun, kota dan kabupaten mana sajakah itu?

 

Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di antara dua daerah di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

 

Wilayah IKN sendiri berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku.

 

Berdasarkan posisinya, IKN akan memiliki beberapa daerah penyangga.

 

Seperti halnya Jakarta, mantan ibu kota ini mempunyai daerah penyangga di sekitarnya.

 

Daerah penyangga di Jakarta melingkupi Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang.

 

Fungsi daerah penyangga umumnya untuk menopang atau mendukung kota utama.

 

Nah, mengutip berbagai sumber, setidaknya ada empat daerah penyangga IKN yang akan mendukung ibu kota baru nanti.

 

Bahkan, melansir laman resmi IKN, ada dua daerah penyangga yang disebut sebagai “jantung” dan “otot” Kota Nusantara.

 

Dua daerah tersebut, yaitu Samarinda dan Balikpapan.

 

Selain Samarinda dan Balikpapan, kota mana lagi yang nantinya berstatus sebagai penyangga ibu kota baru? Temukan jawabannya di bawah ini!

 

Daftar Daerah Penyangga IKN

 

1. Samarinda

kota samarinda

Foto: oyorooms.com

 

Kota penyangga IKN yang pertama adalah Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

 

Dalam situs resmi IKN, Samarinda disebut sebagai “jantung” yang berfungsi sebagai pusat sejarah Kaltim dengan sektor energi terbarukan.

 

Jarak antara Samarinda dan IKN berkisar 130 km, bisa dijangkau 2 jam lebih dengan kendaraan mobil.

 

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda mempunyai ragam fasilitas publik yang cukup komplet, termasuk Bandara Internasional dan akses jalan tol ke IKN.

 

Dengan statusnya itu, membuat Samarinda jadi salah satu kota bisnis dan paling sibuk di Kaltim.

 

2. Balikpapan

kota balikpapan

Foto: berkalselpost.blogspot.com

 

Kota penyangga IKN berikutnya adalah Balikpapan yang berlokasi di Kalimantan Timur.

 

Melansir laman resmi IKN, Balikpapan nantinya diklaim menjadi “otot” yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Provinsi Kaltim.

 

Hal tersebut wajar, sebab Balikpapan dikenal sebagai daerah dengan sektor migas dan pertambangan yang cukup besar di Indonesia.

 

Tidak kalah dengan kota lain, Balikpapan juga memiliki infrastruktur yang lengkap, mencakup akses transportasi, sekolah, rumah sakit, dan pusat hiburan.

 

Sebagai informasi, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan juga akan menjadi bandara tersibuk di tanah air.

 

Kehadiran bandara tersebut akan mendukung akses transportasi menuju IKN.

 

Untuk jarak antara Balikpapan dan IKN juga relatif dekat, yaitu sekitar 95 km atau 2 jam menggunakan kendaran roda empat.

 

3. Kutai Kartanegara

kutai kartanegara

Foto: dispar.kaltimprov.go.id

 

Walau jaraknya jauh, Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong sebagai salah satu daerah penyangga IKN.

 

Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya di Kalimantan Timur, sebab mempunyai potensi alam yang melimpah khususnya di bidang pertambangan.

 

Potensi lain yang dimiliki Kutai Kartanegara adalah sektor perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

 

Bagi masyarakat di luar Kaltim, mereka mengetahui Kutai Kartangera sebagai kota wisata dan budaya.

 

Hal itu disebabkan oleh keberadaan Kerajaan Kutai di masa lampau.

 

4. Paser

kabupaten paser

Foto: infopaser.id

 

Daerah penyangga IKN yang terakhir adalah Kabupaten Paser.

 

Kabupaten Paser sendiri posisinya langsung berbatasan dengan IKN.

 

Seperti daerah lain di Kaltim, Paser pun mempunyai potensi bagus di bidang perkebunan.

 

Beberapa komoditas perkebunan di Paser, meliputi kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao.

 

Seiring berjalannya waktu, khususnya ketika perpindahan ibu kota ke Kaltim, fasilitas umum di Paser terus mengalami kemajuan.

 

Temukan informasi tentang IKN di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.