Download Aplikasi Rumah123

Category: Berita

Mengenal Konsep Smart Defense, Sistem Pertahanan IKN yang Cerdas!

4 June 2024
·
Author: Insan Fazrul
·
Editor: Yuhan Al Khairi

Sistem pertahanan IKN akan diimplementasikan secara menyeluruh dengan konsep yang canggih.

 

Seperti yang kita tahu, kepindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara atau IKN, membuat banyak hal perlu dipersiapkan dengan matang.

 

Salah satunya soal sistem pertahanan negara di dekat kawasan Nusantara.

 

Mengenai hal tersebut, sudah ada diskusi yang mengungkapkan bagaimana sistem pertahanan yang ideal untuk diimplementikan di IKN.

 

Kabarnya, pemerintah bakal menggunakan penguatan sistem pertahanan IKN dengan konsep pertahanan cerdas atau smart defense.

 

Lantas, apa itu smart defense? Apa pentingnya penerapan sistem pertahanan ini di IKN? Simak ulasannya di bawah ini.

 

Mengkaji Sistem Smart Defense di IKN

 

pertahanan ikn

Sumber: lemhannas.go.id

 

Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah mengkaji konsep pertahanan pintar atau smart defense di IKN.

 

Sistem tersebut akan menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter.

 

Dalam penerapannya, sistem ini mengutamakan diplomasi serta memadukan perkembangan teknologi lewat pemanfaatan industri dan pertahanan nasional.

 

Diusungnya smart defense sejalan dengan konsep smart city di IKN, yang memaksimalkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang efisien, inovatif, inklusif serta berketahanan.

 

Dasar Hukum Sistem Pertahanan IKN

 

Mengutip laman polkam.go.id, ada sejumlah produk hukum yang dijadikan pedoman dalam merancang konsep pertahanan IKN.

 

Produk hukum tersebut, antara lain:

  • UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
  • Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.
  • Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1746/M/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN Nusantara.

Merujuk pedoman tersebut, khususnya keputusan menteri, sistem pertahanan negara yang akan diwujudkan di IKN adalah sistem pertahanan bersifat semesta.

 

Arti pertahanan bersifat semesta adalah pencegahan defensif aktif dan strategi pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan dengan sistem pertahanan anti-access/area denial.

 

Singkatnya, sistem pertahanan semesta merupakan sistem pertahanan yang di dalamnya melibatkan seluruh warga negara, seluruh wilayah, dan seluruh sumber daya nasional.

 

IKN Berpotensi Menjadi Center of Gravity (COG)

 

Dalam sebuah Focus Group Discussion, BRIN mengungkap bahwa IKN nantinya berpotensi menjadi Center of Gravity (COG).

 

Center of Gravity sendiri merupakan sumber perekonomian baru, pusat pemerintahan, dan pusat kekuatan pertahanan.

 

Namun, hal tersebut justru membuat IKN rentan dalam segi pertahanan.

 

Mengutip laman brin.go.id, IKN bisa saja berpeluang menjadi “zona penyangga” atau “medan peperangan” antara negara-negara besar.

 

Apalagi ada pilar kekuatan Cina dan Amerika Serikat di dekat kawasan IKN.

 

Masih menurut sumber yang sama, wilayah udara IKN masuk dalam radius tiga kapabilitas militer Amerika Serikat.

 

Artinya, area tersebut dapat dijangkau pesawat pembom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah.

 

Bukan itu saja, kawasan IKN konon masuk dalam radius rudal balistik Cina, termasuk dalam jangkauan pesawat jet tempur dan pesawat pemboman negara tersebut.

 

Ancaman Pertahanan IKN dari Negara Tetangga

 

Pada laporan cnbcindonesia.com tahun 2022 lalu, Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko mengungkap beberapa potensi ancaman di kawasan IKN.

 

Potensi ancaman pertahanan muncul karena lokasi ibu kota baru dekat dan berbatasan negara tetangga, misalnya seperti Malaysia.

 

Kondisi tersebut bukan tidak mungkin memicu ancaman atau gangguan keamanan.

 

Selain di darat, posisi IKN cukup rentan di wilayah laut dan udara.

 

Khusus untuk udara, lokasi IKN dekat dengan Flight Information Region (FIR) milik Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina.

 

Belum lagi ancaman lain di Kalimantan yang menjadi lokasi dan jalur trans-nation crime.

 

Beberapa contoh trans-nation crime adalah penyelundupan, narkoba dan orang.

 

Akan tetapi, Bogat Widyatmoko mengungkap potensi perang terbuka sangat kecil sampai tahun 2045.

 

Potensi yang muncul kemungkinan konflik terbatas dan serangan bersifat CBRNE atau chemical, biological, radiological, and nuclear defence.

 

Simak informasi lain tentang IKN hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.

Museum Kelas Dunia Akan Dibangun di IKN Nusantara

4 June 2024
·
Author: gadis
·
Editor: -

Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan membangun museum kelas dunia di IKN. Nantinya, museum tersebut menjadi salah satu ikon baru bagi bangsa Indonesia.

 

“Jadi, kita ingin nantinya akan ada di Nusantara itu kelas dunia, salah satunya museum. Jenisnya nanti kita coba rumuskan kembali,” kata Mantan Kepala Badan OIKN Bambang Susantono beberapa waktu lalu dikutip dari Antara, Minggu (7/1/2024).

 

Menurut Bambang, untuk mewujudkan keberadaan museum kelas dunia di IKN, pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, seperti budayawan. “Tentu, kita akan meminta pendapat para ahli seni dan budaya, sekolah seni dan budaya seperti IKJ, ISI dan lain-lain serta para penggiat, para ahli,” ungkap dia.

 

Bahkan, ujar Bambang, pihaknya melakukan studi ke beberapa negara dengan museum-museum yang dikenal dunia. “Kita melakukan beberapa perbandingan di Eropa, di beberapa tempat dan juga nanti kita akan konsultasikan dengan yayasan museum di Indonesia sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik,” jelasnya dalam kunjungan di sela-sela perhelatan COP28 di Dubai, UEA.

 

Bambang mengatakan, semua itu dilakukan untuk bantu mendefinisikan museum berkelas dunia yang dapat merefleksikan dari keberagaman bangsa Indonesia.

 

“Nanti kita akan konsultasikan dengan yayasan museum di Indonesia. Sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik,” kata Bambang.

 

IKN sebagai Proyek Strategis Nasional

 

Perlu diketahui, melansir dari Koran Jakarta, pembangunan IKN yang tengah dibangun di Kalimantan merupakan satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.

 

Pembangunan dari Ibu Kota baru Indonesia itu dilaksanakan dalam periode 2022 hingga 2045.

 

Pemerintah Indonesia menargetkan IKN akan dibangun dengan didanai sebanyak 80 persen dari investasi dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Untuk tahun ini, realisasi belanja IKN telah mencapai 13 triliun rupiah per Oktober 2023 dari total alokasi 29,3 triliun rupiah pada APBN 2023.

 

Pagu belanja 29,3 triliun rupiah itu sendiri meliputi belanja infrastruktur 26,3 triliun rupiah dan belanja non-infrastruktur tiga triliun rupiah.

 

Langkah Bersejarah

pertahanan ikn

sumber: grid.id

Selain itu, Bambang menegaskan model IKN menjadi kota yang mencapai nol emisi karbon merupakan langkah bersejarah yang dapat menjadi percontohan di kota-kota lain, tidak hanya di Indonesia, tapi juga komunitas internasional.

 

Ditemui dalam kunjungan di Paviliun Indonesia saat COP-28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Bambang menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC).

 

Dokumen itu merupakan peta jalan bagi IKN untuk mencapai nol emisi karbon atau net zero emission di wilayahnya.

 

“Jadi, sejarah ini adalah yang pertama karena Nusantara adalah kota yang pertama yang meluncurkan RLDC Nusantara dan diharapkan dengan adanya RLDC ini akan diikuti kota-kota lain di Indonesia dan bahkan menjadi rujukan kota lain di dunia,” kata Bambang.

 

Nol emisi karbon, kondisi di mana emisi yang dilepas sama dengan kemampuan penyimpanan, ditargetkan akan dicapai pada 2045 untuk wilayah IKN.

 

Untuk itu, dalam dokumen itu difokuskan pada lima kategori, yaitu kehutanan, agrikultur, energi, pengolahan sampah, dan industri.

 

Selanjutnya, juga akan dilakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mendorong tercapainya target iklim Ibu Kota baru Indonesia.

 

“Kami sendiri dibantu oleh Asian Development Bank (ADB) di dalam membuat studi ini dan juga nantinya kami bekerja sama dengan berbagai macam organisasi internasional, di antaranya dengan PBB sehingga apa yang kami kerjakan ini menjadi referensi tidak hanya bagi kota-kota Indonesia, tapi dunia,” jelasnya.

 

***

 

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk Anda, ya.

 

Yuk, jangan lupa kunjungi Rumah123 untuk menemukan hunian impian Anda karena #SemuaAdaDisini.

***sumber foto cover: shutterstock.com

Botanical Garden IKN Seluas 50 Hektare Siap Dibangun

3 June 2024
·
Author: Miyanti
·
Editor: Imam

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal mempunyai botanical garden seluas 50 hektare. Mari kita simak informasi tentang rencana pembangunan kebun botani ini.

Seperti diketahui, kebun botani atau kebun raya adalah lahan yang ditanami oleh berbagai jenis tumbuhan. Ini dijadikan kebutuhan koleksi, penelitian dan konservasi di luar habitatnya.

Selain itu, botanical garden juga diperuntukkan menjadi objek wisata dan edukasi bagi pengunjung. Berbagai macam tanaman koleksi dipelihara dan diberi keterangan nama.

Pada umumnya dalam kawasan botanical garden juga terdapat perpustakaan dan herbarium yang sangat penting. Tujuannya untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan dokumentasi.

Lalu ada bangunan khusus yang dapat berupa rumah kaca atau klimatron dengan iklim buatan. Gunanya untuk menumbuhkan koleksi tanaman yang tak dapat tumbuh pada iklim alami.

Begitulah kira-kira gambaran botanical garden secara umum. Lantas, bagaimana dengan rencana pembangunan botanical garden IKN Nusantara? Sudah sampai mana progresnya?

Tentang Pembangunan Botanical Garden IKN

Kebun botani biasanya dimiliki oleh lembaga atau perorangan. Nah rencananya, pihak yang akan membangun botanical garden IKN adalah Djarum dan Wings Group.

Kedua perusahaan itu rencananya akan mulai membangun botanical garden pada 2024 ini. Sebagai informasi, botanical garden IKN masih bagian dari pembahasan Konsorsium Nusantara.

Acara konsorsium tersebut dipimpin oleh chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Konsorsium ini melibatkan sejumlah perusahaan seperti;

  • Salim Group;
  • Astra Group;
  • Alfamart Group;
  • Sinarmas;
  • Barito Pacific;
  • Adaro;
  • Pulau Intan;
  • Mulia Group; dan
  • Kawan Lama Group

Khusus proyek botanical garden IKN, Djarum dan Wings memastikan akan turut serta. Setelah sebelumnya disebut ikut dalam sejumlah proyek komersial di bawah Konsorsium Nusantara.  

Pihak perusahaan juga menyatakan bahwa pembangunan botanical garden IKN merupakan salah satu proyek tanggung jawab perusahaan/corporate social responsibility (CSR).

Sebagai informasi, luas kawasan istana presiden di IKN Nusantara mencapai 50 hektare. Jika ditambah dengan botanical garden, maka total luasnya yaitu 100 hektare.

Botanical garden IKN bakal menambah jumlah kebun raya yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Berikut daftar ulasan singkatnya, yuk simak!

Daftar Botanical Garden di Indonesia

botanical garden ikn

Foto Kebun Raya Bogor: CNN

Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor merupakan sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengoperasikan kebun ini.

Letak Kebun Raya Bogor bersebelahan dengan kompleks istana kepresidenan Istana Bogor. Luasnya mencapai 87 hektare dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan.

Kondisi geografis Bogor yang mengalami hujan hampir setiap hari, bahkan di musim kemarau, menjadikan kebun ini sebagai lokasi yang menguntungkan untuk budidaya tanaman tropis.

Kebun Raya Kuningan

Pembangunan Kebun Raya Kuningan memanfaatkan lahan bekas perkebunan swasta di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kita dapat mengakses kawasan botanical garden ini melalui jalur akses dengan pintu gerbang masuk dari wilayah Dukupuntang, Cirebon, atau dari Pasawahan, Kuningan.

Di sini terdapat beberapa kawasan, yaitu kantor penelitian, pendidikan lingkungan, rekreasi aktif, konservasi, koleksi tumbuhan lokal, buah-buahan, dan tumbuhan koleksi Indonesia.

Kebun Raya Cibodas

Kebun Raya Cibodas terletak di kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Botanical garden ini mempunyai topografi lapangan bergelombang dan berbukit-bukit. Ketinggiannya ± 1.300⎼1.425 meter di atas permukaan laut dengan luas 84,99 hektare.

Jika mencari tempat nyaman untuk istirahat sambil menikmati keindahan berbagai jenis tumbuhan Indonesia dan negara lain, maka cobalah mampir ke Kebun Raya Cibodas.

Kebun Raya Purwodadi

Kebun Raya Purwodadi adalah sebuah kebun penelitian besar yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Luas Kebun Raya Purwodadi yaitu sekitar 85 hektare pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Tugasnya mengoleksi tumbuhan yang hidup di dataran rendah yang kering. 

Botanical garden ini bernaung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kebun Raya Bali

Kebun Raya “Eka Karya” Bali atau  Kebun Raya Bedugul adalah sebuah kebun botani terbesar di Indonesia. Lokasinya di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.

Lokasi tersebut berada dalam radius 60 kilometer dari Kota Denpasar. Ia menjadi kawasan konservasi ex-situ bagi tumbuhan pegunungan tropika kawasan timur Indonesia.

Mulanya, Kebun Raya Bedugul mempunyai luas hanya 50 hektare. Namun saat ini menjadi 157,5 hektare pada ketinggian ± 1.250⎼1.450 hektare di atas permukaan laut.

Bambang Susantono Mengundurkan Diri dari Kepala Otorita IKN. Diberi Tugas Baru Presiden?

3 June 2024
·
Author: gadis
·
Editor: -

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kantor Presiden (3/6/2024).

 

“Pak Presiden juga sudah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Pada hari ini telah terbit Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN,” ujar Pratikno seperti yang dilansir Detikcom.

 

Menurut Pratikno, Bambang akan diberi tugas baru untuk membantu langsung Presiden Jokowi memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.

 

Pada kesempatan itu, Pratikno pun mengungkapkan dari surat pengunduran diri yang diajukan bahwa Bambang tidak mencantumkan alasan mundur dari kepala otorita IKN.

 

“Ya kalau namanya mundur di surat gak disebutkan, tentu saja kami gak tau juga,” tambah dia.

 

Bahkan bukan hanya Bambang, Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe juga turut mengundurkan diri.

 

Adapun ia mengajukan pengunduran diri lebih dulu sebelum Bambang Susantono.

 

Jokowi Sudah Menerima Surat Pengunduran Diri

 

Seperti yang diketahui, Jokowi sudah menerima surat pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhonie Rahajoe dari posisi Ketua dan Wakil Ketua OIKN.

 

Lebih lanjut, Jokowi langsung menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Penunjukan itu dilakukan di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

 

Nantinya tugas Plt Kepala dan Wakil Otorita IKN akan mempercepat program dan proyek pembangunan yang sudah dibangun.

 

Adapun Basuki dan Raja Juli juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan status tanah di IKN.

 

“Kami akan putuskan status tanah di IKN ini dijual disewa atau KPBU. Kedua status tanah lebih jelas dan status hukum investor di IKN. Kemudian sesuai Keppres OIKN karena begitu nanti perpres ditandatangani tentang IKN ada embrio pemdasus di IKN. Tugas OIKN mempercepat pembangunan pemdasus akan disiapkan melalui satgas di Kemendagri,” kata Basuki.

 

Profil Bambang Susantono

kepala otorita ikn

sumber: cnbcindonesia.com

Perlu diketahui, Bambang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala OIKN pada Maret 2022.

 

Posisinya tersebut merupakan hasil dari mengalahkan sejumlah kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara yang selama ini jadi sorotan publik, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyono, Azwar Anas, dan Ridwan Kamil.

 

Adapun figur Bambang bukanlah orang baru di pemerintahan karena sudah memiliki jabatan sejak era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

Bambang adalah pria kelahiran Yogyakarta, 4 November 1963. Dia mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung.

 

Ia juga menempuh pendidikan S2 di dua jurusan di University of California dan merupakan lulusan tata kota dan teknik transportasi kampus tersebut.

 

Lalu pada tahun 2000, Bambang lulus program doktoral perencanaan infrastruktur dari kampus yang sama.

 

Pada 2007, Bambang masuk ke pemerintahan dan dipercayakan menduduki kursi Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah hingga 2010.

 

Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia pada 2004 hingga pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, ia menjadi anggota kabinet.

Kemudian, SBY melantik Bambang sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada 2009. Ia pun sempat menjadi komisaris PT Garuda Indonesia Tbk pada 2012.

 

Setelah selesai membantu di pemerintahan, Bambang bergabung dengan Asian Development Bank pada 2015.

 

Dia menjabat Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB).

 

***

Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk Anda, ya.

 

Yuk, jangan lupa kunjungi Rumah123 untuk menemukan hunian impian Anda karena #SemuaAdaDisini.

Pengadaan Tanah IKN, Inilah Tugas Kementerian ATR/BPN

31 May 2024
·
Author: Miyanti
·
Editor: Imam

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menjamin penguasaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan tumpang tindih.

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa penguasaan tanah di IKN Nusantara memperhatikan keberadaan tanah masyarakat, termasuk masyarakat adat yang diakui dan dilindungi.

Februari 2023 pada rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hadji Tjahjanto menyampaikan hal berikut.

“Kami tegaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah pada lokasi IKN tetap memperhatikan keberadaan tanah-tanah masyarakat dan masyarakat adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya.”

Dasar Hukum Penguasaan Tanah di IKN

pengadaan tanah ikn

Foto IKN Nusantara: Kompas.com

Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pengadaan tanah di IKN Nusantara mengacu pada sejumlah undang-undang (UU). Beberapa di antaranya sebagai berikut.

  • UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022; dan
  • Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN serta Peraturan Terkait Lainnya.

Dasar hukum yang terakhir, yakni PP Nomor 65 Tahun 2022 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 18 April 2022.

Pasal 2 menyebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.

Cara kedua, pengadaan tanah dilakukan dengan cara pengadaan tanah secara langsung dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 8 menyebutkan bahwa penetapan lokasi pembangunan di IKN diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pasal 9 mengatur tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Semuanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Adapun tugas Kementerian ATR/BPN dalam pengadaan tanah di IKN Nusantara, yaitu sebagai berikut.

Tugas Kementerian ATR/BPN dalam Pengadaan Tanah di IKN Nusantara

pengadaan tanah ikn

Foto: Liputan6

Sebagai informasi, dalam pengadaan tanah ini, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab memastikan bidang tanah yang digunakan sudah clean and clear.

Terdapat 12 paket pengadaan tanah yang menjadi target utama Kementerian ATR/BPN. Delapan paket di antaranya sudah selesai, yaitu sebagai berikut.

  • Paket pengadaan tanah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) IKN Nusantara.
  • Paket pengadaan tanah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) terpadu.
  • Paket pengadaan tanah dermaga logistik.
  • Paket pengadaan tanah fasilitas Bendungan Sepaku Semoi.
  • Paket pengadaan tanah Bendungan Sepaku Semoi tahap 1.
  • Paket pengadaan tanah perubahan intake Sungai Sepaku tahap II.
  • Paket pengadaan tanah duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek.
  • Paket pengadaan tanah duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang panjang.

Adapun empat paket pengadaan tanah IKN Nusantara yang hingga 2024 ini masih dalam proses.

  • Paket pengadaan tanah infrastruktur IKN tahap 1.
  • Paket pengadaan tanah Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
  • Paket pengadaan tanah jalan shortcut Pasar Sepaku.
  • Paket pengadaan tanah jalan tol akses menuju IKN Nusantara.

Pihak Kementerian ATR/BPN juga memastikan akan memperhatikan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan di lokasi sekitar IKN Nusantara.

Jadi, proses dan mekanismenya dilaksanakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tak ada sengketa tanah IKN Nusantara.

Demikian informasi tentang pengadaan tanah IKN Nusantara, semoga bermanfaat!

Beginilah Mitigasi Pengendalian Karhutla IKN

30 May 2024
·
Author: Miyanti
·
Editor: Imam

Mitigasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi fokus berbagai pihak. Simak informasi lengkapnya!

Persoalan karthula di Kalimantan Timur relatif terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di kawasan IKN Nusantara.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Otorita IKN (OIKN) dan pemerintah untuk mencegah karthula. Apa saja? Nah sebelum membahasnya, ikuti dulu uraian poin-poin di bawah.

  • Apa itu pengendalian karhutla?
  • Bagaimana cara menanggulangi karhutla?
  • Bagaimana perundang-undangan Indonesia mengatur karhutla?
  • Pengendalian karhutla di IKN.

Apa Itu Pengendalian Karhutla?

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (disingkat dalkarthula) adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pascakebakaran, dukungan dan penyelamatan.

Seperti diketahui, karhutla merupakan bencana yang sering melanda Indonesia. Bahkan, sejak 2014 sampai 2019, negara kita mengalami kebakaran hutan setiap tahunnya.

Karhutla menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik secara nasional maupun lintas negara. Akibat yang ditimbulkan di antaranya sebagai berikut.

  • Gangguan kesehatan.
  • Kerugian ekonomi.
  • Kerugian ekologi.
  • Kerugian reputasi negara.

Dampak karhutla sangat merugikan masyarakat dan negara. Maka dari itu, perlu langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sebab ini adalah masalah serius.

Bagaimana Cara Menanggulangi Karhutla?

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi karhutla, yakni sebagai berikut.

  • Jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun.
  • Hindari membuat api unggun di area lahan yang rawan terjadi kebakaran.
  • Jangan membakar hutan pada saat angin kencang, karena angin berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat sehingga memicu kebakaran.
  • Perhatikan jarak tempat pembakaran sampah dengan objek. Usahakan jaraknya minimal 50 kaki dari pemukiman dan sejauh 500 kaki dari hutan.
  • Jangan membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, terlebih jika puntung tersebut dalam keadaan masih menyala.
  • Setelah melakukan aktivitas pembakaran, pastikan bahwa api benar-benar padam. Lalu pastikan tak ada barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran sekitar hutan.

Bagaimana Perundang-undangan Indonesia Mengatur Karhutla?

Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, upaya pengendalian karhutla meliputi;

  • usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian;
  • pengelolaaan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana;
  • operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pascakebakaran;
  • dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan
  • dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pengendalian karhutla dilaksanakan oleh organisasi pengendalian karhutla (organisasi dalkarhutla) yang dibentuk berdasarkan tingkat pemerintahan dan pengelolaan.

Organisasi dalkarhutla tingkat pemerintah terdiri dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun daftar regulasi yang mengatur persoalan karhutla, yaitu sebagai berikut.

  • Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  • UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
  • PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; dan
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Pengendalian Karhutla di IKN

pengendalian karhutla ikn

Foto: Niaga Asia

Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk pembangunan forest city di IKN Nusantara, Kepala OIKN mengeluarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2023.

Instruksi tersebut bicara tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara. Pembuatannya tentu berdasarkan sederet regulasi yang disebutkan di atas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menjadikan IKN Nusantara sebagai wilayah prioritas untuk antisipasi karhutla di Kalimantan Timur.

KLHK terus mendorong penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Kalimantan Timur. Tujuannya untuk mencegah dan mengoptimalkan mobilisasi sumber daya. 

Kemudian, command center IKN dengan teknologi drone pun menjadi early warning system. Organisasi pengendali dapat memanfaatkan informasi dari satelit secara real time.

Jadi pemantauan karhutla dilakukan dengan menggunakan drone. Jika diperlukan, maka bakal diturunkan water bombing untuk memadamkan kebakaran bila terjadi.

Seperti itulah kira-kira mitigasi pengendalian karhutla IKN. Semoga informasi yang disampaikan oleh kami bermanfaat untuk Anda.