Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah mempersiapkan lembaga dan kementerian yang pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama.
Continue reading “Daftar 38 Kementerian/Lembaga yang Pindah ke IKN pada Tahap Pertama”
Syarat Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN di antaranya adalah menguasai literasi digital, memahami substansi prinsip pembangunan ibu kota negara, multitasking, dan mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.
Continue reading “Syarat ASN Pindah ke IKN dan Skema Pemindahannya, Penuh Perhitungan!”
Pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur ternyata membawa berkah bagi masyarakat Penajam Paser Utara dan daerah penyangganya. Hal ini setidaknya dirasakan Rony Seru Wihardjo, seorang pengusaha rental mobil di Balikpapan.
Pemerintah merencanakan para menteri sebagai Aparatur Sipil Negara pertama yang dipindahkan mulai pertengahan akhir tahun 2024. Kabar terbarunya, PNS pindah ke IKN dimulai dari September 2024, yang mana mundur dari jadwal sebelumnya, yaitu Juli 2024.
Rencana pemindahan para abdi negara tersebut diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu, (17/4/2024).
Dalam paparannya, Anas membeberkan perpindahan para menteri itu akan disusul oleh para pegawainya.
Melansir dari CNBCIndonesia, pemerintah akan memindahkan 38 kementerian dan lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) dalam 3 tahap.
Menurut Anas, tahap pertama akan dilakukan pada bulan September 2024, dengan memindahkan 38 kementerian/lembaga, termasuk Sekretariat Jenderal DPR, Setjen BPK, 4 kementerian koordinator, dan Kementerian Pertahanan.
Sebanyak 179 unit eselon 1 dan 11.916 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan direlokasi pada tahap ini.
Tahap kedua, lanjut Anas, akan diikuti oleh 29 kementerian/lembaga dengan 91 unit eselon 1 dan 6.774 ASN.
Kemudian di tahap ketiga adalah pemindahan 59 kementerian/lembaga dengan 378 unit eselon 1 dan 14.237 ASN.
Menurut Anas, pemilihan kementerian/lembaga yang dipindahkan didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kelancaran roda pemerintahan di IKN.
Sumber: kumparan.com
Sementara itu, Anas mengatakan pemerintah menjamin kelancaran proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menanggung berbagai biaya, mulai dari ongkos penerbangan, pengepakan barang, hingga biaya tunggu.
Fasilitas ini berlaku untuk 1 orang ASN, 1 pasangan ASN, 2 anak, dan 1 asisten rumah tangga.
Anas mengabarkan, setibanya di IKN, setiap ASN akan mendapatkan 1 unit apartemen yang nyaman dengan luas 98 meter persegi.
Bagi ASN yang belum menikah, dimungkinkan untuk tinggal bersama di satu hunian dengan sistem berbagi. Hal ini bersifat sementara sambil menunggu pembangunan hunian selesai.
Pemerintah juga berencana membangun 47 tower dengan total 60 unit hunian per tower untuk menampung para ASN.
Selain hunian, pemerintah menyiapkan insentif menarik bagi para ASN yang bersedia pindah ke IKN, dengan skema yang disebut insentif pioneer.
Detail insentif ini masih dirahasiakan, tapi Anas meyakinkan bahwa hal itu dijamin menarik.
Untuk membangun IKN sebagai kota masa depan, pemerintah juga akan membuat pola kerja para ASN di IKN yang teratur.
Anas mengatakan salah satu sistem kerja yang akan dibangun adalah shared office.
Dia mengatakan dengan sistem ini, pengelolaan gedung dilakukan secara terpadu, dan menyediakan co-working space.
Anas menuturkan, pemanfaatan teknologi digital sangat dikedepankan dalam pola kerja ASN di IKN.
Dengan penerapan pola kerja tersebut, Anas membuka peluang para ASN bisa bekerja dari rumah atau bahkan kantin.
“Setiap meja nanti ada barcode, siapa yang pernah di situ tinggal di-scan dan ketahuan dia habis kerja dari situ,” katanya lagi.
Sumber: shutterstock.com
Pemerintah membuka peluang besar bagi para calon ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyediakan lebih dari 200.000 formasi khusus pada seleksi CPNS 2024.
Fokus utama rekrutmen kali ini adalah pada lulusan baru (fresh graduate), khususnya mereka yang memiliki keahlian di bidang talenta digital dan mampu bekerja secara simultan.
Anas menekankan bahwa peluang ini terbuka lebar bagi putra putri Kalimantan Timur yang ingin mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah akan menyediakan kuota khusus bagi mereka yang memenuhi syarat.
***
Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kamu, ya.
Tak lupa, kunjungi Rumah123 untuk menemukan hunian impian karena #SemuaAdaDisini.
Presiden Jokowi diketahui menandai dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi di sebuah kendi di Titik Nol IKN pada 14 Maret 2022.
Sejak diresmikan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menjelma menjadi destinasi wisata populer, terutama bagi para pelancong yang ingin melihat langsung Titik Nol IKN Nusantara.
Meski sudah lama dipakai pada beberapa wilayah, masih banyak khalayak yang belum familier dengan istilah titik nol.
Lantas, apa yang dimaksud dengan titik nol, khususnya yang berada di IKN Nusantara?
Melansir dari Liputan6, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan apa yang dimaksud dengan titik nol dalam pembangunan IKN di Kalimantan.
Dia menjelaskan bahwa titik nol Ibu Kota Negara Baru Nusantara adalah sebagai titik referensi untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan air laut.
“Titik nol itu bukan berarti di situ kita akan mulai. Istana memang bukan di titik nol, dia agak ke atas,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI melansir Antara di Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Nantinya, kata dia, Istana Negara di IKN Nusantara akan dibangun di daerah yang sedikit lebih tinggi dengan sayap sebelah kanan dibangun gedung DPR dan MPR serta bagian yudikatif di sayap sebelah kiri.
Lalu, bagaimana cara kerja pemerintah menentukan Titik Nol tersebut?
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan bahwa letak geografis IKN ada di 117°0′ BT dan 0°38′ LS di bagian utara, 117°11′ BT dan 1°15′ LS di bagian selatan, 116°31′ BT dan 0°59′ LS di bagian barat, dan 117°18′ BT dan 1°6′ LS di bagian timur.
Lalu, IKN meliputi wilayah daratan sekitar 256.142 ha dan wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 ha.
Dari wilayah daratan tersebut, kawasan pusat IKN adalah seluas 56.180 ha dan kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 ha.
Kemudian, proses penentuannya menggunakan pengukuran Jaring Kontrol Geodesi (JKG) yang dilakukan di 5 pilar titik JKG, yaitu 0IKN, 1IKN, 2IKN, 3IKN, dan 4IKN.
“Seluruh pilar JKG nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum,” tulis Kementerian PUPR, seperti yang dilansir CNBCIndonesia.
Sumber: kontan.co.id
Sementara itu, banyak yang mengira bahwa Titik Nol di Sepaku adalah satu-satunya titik penting di IKN.
Faktanya, terdapat beberapa Titik Nol IKN lainnya yang tersebar di berbagai wilayah IKN.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Rozali Indra Saputra, menjelaskan bahwa Titik Nol IKN di Sepaku memang yang pertama dan merupakan titik simpul pembangunan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Titik geodetik yang menjadi referensi sebagai titik simpul pembangunan fisik di IKN ada banyak. Yang satu itu (di Kecamatan Sepaku) terkenal karena pernah menjadi lokasi acara simbolik penyatuan air dan tanah dari seluruh Indonesia,” ujarnya.
Rozali Indra Saputra menerangkan bahwa Titik Nol yang dikenal selama ini memang yang pertama.
Itu adalah titik simpul untuk pembangunan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Jalan utama yang ditarik dari Titik Nol lurus hingga Istana Negara diberi nama Jalan Sumbu Kebangsaan.
Adapun letak delapan Titik Nol lainnya di IKN Nusantara tersebar di dekat bendungan hingga proyek jalan tol.
Lalu, setiap Titik Nol IKN juga berfungsi sebagai acuan untuk referensi teknis pembangunan fisik di IKN.
“Bermacam-macam. Itu sangat teknis. Ada yang di dekat bendungan, dataran tinggi, dekat proyek jalan tol dan lainnya. Tentu setiap proyek harus ada titik acuannya untuk referensi teknis pembangunan fisik,” tambahnya.
***
Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kamu, ya.
Tak lupa, kunjungi Rumah123 untuk menemukan hunian impian karena #SemuaAdaDisini.
Ada beberapa daerah penyangga IKN yang akan menjadi “otot” dan “jantung” dari Ibu Kota Nusantara.
Namun, kota dan kabupaten mana sajakah itu?
Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di antara dua daerah di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Wilayah IKN sendiri berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku.
Berdasarkan posisinya, IKN akan memiliki beberapa daerah penyangga.
Seperti halnya Jakarta, mantan ibu kota ini mempunyai daerah penyangga di sekitarnya.
Daerah penyangga di Jakarta melingkupi Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang.
Fungsi daerah penyangga umumnya untuk menopang atau mendukung kota utama.
Nah, mengutip berbagai sumber, setidaknya ada empat daerah penyangga IKN yang akan mendukung ibu kota baru nanti.
Bahkan, melansir laman resmi IKN, ada dua daerah penyangga yang disebut sebagai “jantung” dan “otot” Kota Nusantara.
Dua daerah tersebut, yaitu Samarinda dan Balikpapan.
Selain Samarinda dan Balikpapan, kota mana lagi yang nantinya berstatus sebagai penyangga ibu kota baru? Temukan jawabannya di bawah ini!
Foto: oyorooms.com
Kota penyangga IKN yang pertama adalah Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam situs resmi IKN, Samarinda disebut sebagai “jantung” yang berfungsi sebagai pusat sejarah Kaltim dengan sektor energi terbarukan.
Jarak antara Samarinda dan IKN berkisar 130 km, bisa dijangkau 2 jam lebih dengan kendaraan mobil.
Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda mempunyai ragam fasilitas publik yang cukup komplet, termasuk Bandara Internasional dan akses jalan tol ke IKN.
Dengan statusnya itu, membuat Samarinda jadi salah satu kota bisnis dan paling sibuk di Kaltim.
Foto: berkalselpost.blogspot.com
Kota penyangga IKN berikutnya adalah Balikpapan yang berlokasi di Kalimantan Timur.
Melansir laman resmi IKN, Balikpapan nantinya diklaim menjadi “otot” yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Provinsi Kaltim.
Hal tersebut wajar, sebab Balikpapan dikenal sebagai daerah dengan sektor migas dan pertambangan yang cukup besar di Indonesia.
Tidak kalah dengan kota lain, Balikpapan juga memiliki infrastruktur yang lengkap, mencakup akses transportasi, sekolah, rumah sakit, dan pusat hiburan.
Sebagai informasi, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan juga akan menjadi bandara tersibuk di tanah air.
Kehadiran bandara tersebut akan mendukung akses transportasi menuju IKN.
Untuk jarak antara Balikpapan dan IKN juga relatif dekat, yaitu sekitar 95 km atau 2 jam menggunakan kendaran roda empat.
Foto: dispar.kaltimprov.go.id
Walau jaraknya jauh, Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong sebagai salah satu daerah penyangga IKN.
Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya di Kalimantan Timur, sebab mempunyai potensi alam yang melimpah khususnya di bidang pertambangan.
Potensi lain yang dimiliki Kutai Kartanegara adalah sektor perkebunan, kehutanan, dan peternakan.
Bagi masyarakat di luar Kaltim, mereka mengetahui Kutai Kartangera sebagai kota wisata dan budaya.
Hal itu disebabkan oleh keberadaan Kerajaan Kutai di masa lampau.
Foto: infopaser.id
Daerah penyangga IKN yang terakhir adalah Kabupaten Paser.
Kabupaten Paser sendiri posisinya langsung berbatasan dengan IKN.
Seperti daerah lain di Kaltim, Paser pun mempunyai potensi bagus di bidang perkebunan.
Beberapa komoditas perkebunan di Paser, meliputi kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao.
Seiring berjalannya waktu, khususnya ketika perpindahan ibu kota ke Kaltim, fasilitas umum di Paser terus mengalami kemajuan.
Temukan informasi tentang IKN di Rumah123 karena #SemuaAdaDiSini.
IKN Nusantara menjadi salah satu tujuan yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang ingin melihat lebih dekat ibu kota negara. Inilah cara ke IKN dari Jakarta sebagai panduan yang memudahkan perjalanan.
Continue reading “Cara ke IKN dari Jakarta: Panduan Perjalanan Lengkap”
