OK

Begini Pengertian dan Aturan Hukum Hak Guna Usaha

08 Nopember 2022 · 4 min read · by Rachmi Arin Timomor

Hak Guna Usaha

Dalam ruang lingkup agraria dan pertanahan, terdapat istilah Hak Guna Usaha (HGU). Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan.

Jangka waktu maksimal hak guna usaha adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal selama 25 tahun.

Jenis tanah yang diberikan pun harus termasuk dalam kategori hutan produksi, yang kemudian dialihkan menjadi perkebunan dan lainnya.

HGU tidak diberikan kepada sembarangan orang. Ketentuannya telah diatur berdasarkan hukum yang jelas di dalam perundang-undangan.

Jika Anda ingin mencari tahu informasi mengenai Hak Guna Usaha, simak penjelasannya di bawah ini.

Baca juga:

Inilah Perbedaan HGB dan SHM yang Perlu Diketahui

Pihak yang Dapat Memiliki Hak Guna Usaha 

Pihak yang Dapat Memiliki Hak Guna Usaha

Untuk mendapatkan Hak Guna Usaha, pemegang diwajibkan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), serta memiliki badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Jika badan hukum yang memiliki HGU sudah tidak memenuhi persyaratan di atas, maka wajib melepaskan dan mengalihkan hak guna usaha kepada pihak lain.

HGU wajib dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun, jika tidak maka hak tersebut akan dihapuskan.

Kewajiban dan Larangan bagi Pemegang Hak Guna Usaha

Kewajiban yang harus dipenuhi pemegang HGU diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 PP. No. 40/1996, yakni:

  • Membayar uang sebagai pemasukan kepada negara.
  • Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
  • Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
  • Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan area HGU.
  • Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan Lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Menyampaikan laporan setiap tahun mengenai penggunaan HGU.
  • Menyerahkan kembali tanah yang diberikan HGU kepada negara sesudah HGU tersebut habis masa.
  • Menyerahkan sertifikat HGU yang telah dihapus kepada kepala Kantor Pertanahan jika sudah habis jangka waktunya.

Adapun larangan hak guna usaha atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang HGU diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 18 Tahun 2021.

Ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Menyerahkan pemanfaatan tanah HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
  • Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air.
  • Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup.
  • Menelantarkan tanahnya
  • Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Usaha

Aturan Hukum untuk Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha

HGU bisa diperpanjang dengan menambah jangka waktu berlakunya, tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.

Menurut Pasal 9 PP No. 40 Tahun 1996, perpanjangan dan pembaruan HGU dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak jika memenuhi beberapa syarat, seperti:

  • Tanahnya masih diusahakan dengan keadaan, sifat dan tujuan yang baik.
  • Syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
  • Pemegang HGU masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Lalu, ada pula Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 35 Ayat (2) Permen ATR 7/2017 yang mensyaratkan perpanjangan dan pembaharuan HGU dengan lebih rinci, yakni:

  • Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGU
  • Tanahnya masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak yang bersangkutan
  • Penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat
  • Tanah tidak termasuk dalam database tanah terindikasi terlantar
  • Tanah tidak dalam perkara di lembaga pengadilan dan tidak diletakkan sita, blokir atau status quo.

Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai hak guna usaha yang patut Anda ketahui.

Jika tertarik membeli bidang tanah atau hunian berkualitas dengan harga terjangkau, ada banyak pilihannya di Rumah123, seperti: Reiwa Town, Casa Valli, dan Podomoro Park Bandung.

Semoga bermanfaat!

Baca juga:

Mengenal SHM dan Cara Mengurusnya secara Mudah