Cara Pengajuan BPHTB Gratis, Syarat dan Daftar Wilayah yang Menerapkannya

31 Mei 2023 · 5 min read · by Septian Nugraha

bphtb gratis

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan alias BPHTB, ialah pungutan yang dikenakan setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan.

BPHTB dikenakan kepada pihak atau seseorang yang mendapatkan peralihan hak tersebut, baik melalui jual-beli, hibah, maupun waris.

Tarif BPHTB sejatinya terbilang besar, nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, yang tentunya menambah beban finansial dalam pembelian rumah.

Meski begitu, sejumlah daerah di Indonesia memiliki kebijakan menggratiskan BPHTB, dengan tujuan meringankan beban masyarakat.

Mau tahu daerah mana saja yang menggratiskan BPHTB? Lalu, bagaimana pengajuannya? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Wilayah yang Menggratiskan BPHTB

Wilayah yang Memberlakukan BPHTB Gratis

Sejak tahun 2009 BPHTB tidak lagi berstatus sebagai jenis pajak pusat, melainkan jenis pajak daerah.

Ketentuannya tercantum dalam Pasal 1 ayat 41 Undang-Undang 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak terbitnya UU tersebut, maka ketentuan dan kebijakan mengenai BPHTB sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah.

Inilah yang menyebabkan tidak semua daerah menerapkan program BPHTB gratis.

Sejauh penelusuran kami, baru Provinsi DKI Jakarta dan Kota Pekanbaru yang menggratiskan BPHTB.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menggratiskan bea tersebut sejak 2016.

Ketentuannya tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No.193 tahun 2016, yang disempurnakan melalui Pergub No.126 Tahun 2017.

Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Pergub 126/2017, yakni Pengenaan 0% (nol persen) BPHTB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hanya untuk wajib pajak orang pribadi berstatus WNI, yang berdomisili di Jakarta paling lama 2 tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan KTP atau KK.
Diberikan untuk pertama kali perolehan hak karena pemindahan hak atau pemberian hak baru.
Memiliki NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mulai menggratiskan BPHTB pada Oktober 2022, berdasarkan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang sebelumnya berlaku.

Ketentuan BPHTB gratis di Pekanbaru hanya diperuntukkan bagi perorangan, serta bisa mendaftarkan untuk lebih dari satu aset selama berstatus pendaftaran pertama kali.

Cara Mengurus BPHTB Gratis DKI Jakarta

cara mengurus bphtb gratis

Jika hendak membeli rumah pertama di Jakarta, Anda bisa mengajukan permohonan BPHTB gratis.

Nah, sebelum mengajukan permohonan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan administrasi.

Dokumen persyaratan BPHTB gratis terbagi menjadi dua; dokumen persyaratan umum dan khusus.

Agar lebih jelas, berikut rincian dokumen umum dan khusus yang harus disiapkan:

Dokumen Persyaratan Umum

Surat permohonan memuat NIK, nama, alamat, alamat objek pajak dan uraian permohonan.
Fotokopi KTP wajib pajak atau KK yang telah dilegalisasi atau surat keterangan domisili dari pemerintah setempat sesuai aslinya.
Surat kuasa pengurusan permohonan pengenaan 0% BPHTB apabila dikuasakan, disertai fotokopi KTP penerima kuasa yang telah dilegalisasi.
Surat pernyataan wajib pajak orang pribadi belum pernah memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena jual beli, pemberian hak baru, atau hibah, hibah wasiat, dan waris.
Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB.

Dokumen Persyaratan Khusus

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan yang dikarenakan jual beli pertama kali dan hibah pertama kali, terdiri atas:

Draft akta autentik dari notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa pemindahan hak atas tanah karena jual beli, dengan melampirkan fotokopi bukti transfer atau bukti pembayaran jual beli dengan menunjukkan aslinya.
Draft akta autentik dari notaris atau PPAT berupa pemindahan hak atas tanah karena hibah.
Fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat. Untuk yang belum bersertifikat wajib melampirkan bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan yang dikarenakan peristiwa hibah wasiat pertama kali, terdiri atas:

Fotokopi surat/akta keterangan waris dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir dan akta hibah wasiat.
Fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat, dan untuk yang belum bersertifikat wajib melampirkan bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan yang dikarenakan peristiwa waris pertama kali, terdiri atas:

Fotokopi surat/akta keterangan waris dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.
Fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat dan untuk yang belum bersertifikat wajib melampirkan bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan yang dikarenakan peristiwa pemberian hak baru pertama kali, terdiri atas:

Fotokopi surat keputusan pemberian hak baru atas tanah dari Pejabat Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta/Kantor Pertanahan Kota Administrasi.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Mekanisme Pengajuan Permohonan BPHTB Gratis

mekanisme pengajuan bphtb gratis

Jika semua berkas dokumen dinyatakan lengkap, maka pengajuan BPHTB gratis bisa langsung diproses dengan mekanisme berikut ini:

Pemeriksaan kelengkapan dan Penelitian Dokumen

Permohonan beserta dokumen persyaratan umum dan persyaratan yang telah diterima oleh Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuknya dilakukan penelitian kelengkapan.
Jika dokumen persyaratan tidak lengkap, maka permohonan pengenaan BPHTB dikembalikan dengan menggunakan surat keterangan permohonan pengenaan 0% atas BPHTB dinyatakan tidak diterima dengan mencantumkan kekurangan dokumen yang diperlukan.
Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran informasi dokumen.
jika saat penelitian dokumen persyaratan atau pemeriksaan lapangan tidak sesuai informasi atau kebenaran maka permohonan pengenaan BPHTB ditolak.

Validasi pengesahan

Setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan permohonan pengenaan BPHTB terpenuhi, maka Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuknya melakukan validasi pengesahan pada SSPD BPHTB.
Pengesahan SSPD BPHTB dilakukan paling lama dalam waktu 3 hari.
Setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan permohonan pengenaan 0% (nol persen) atas BPHTB tidak terpenuhi maka permohonan ditolak sehingga terutang BPHTB.

Itulah ulasan terkait tata cara pengajuan BPHTB gratis beserta syarat yang harus dipenuhi.

Semoga informasi ini bermanfaat.