Besaran PPN Rumah Terbaru dan Perbedaannya dengan PPh
r123-share-title

Terakhir diperbarui 14 Nopember 2024 · 4 min read · by Septian Nugraha

ppn rumah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bea atau pungutan pajak yang dikenakan dalam transaksi jual beli rumah dan properti secara umum.

Mengingat rumah dan jenis properti lainnya termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP), maka setiap proses jual beli rumah pastilah dikenakan pajak.

PPN rumah dibebankan kepada pembeli dengan tarif 11% dari harga hunian.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Patut diketahui, besaran tarif PPN sebesar 11% ini berlaku hingga 31 Desember 2024.

Setelah itu, per 1 Januari 2025, tarif PPN atas penjualan rumah naik menjadi 12%, sama seperti tarif PPN yang dibebankan kepada BKP lainnya.

Program Intensif Rumah Bebas PPN

Rumah Bebas PPN

PPN juga hanya dikenakan pada properti atau rumah berstatus primary, artinya properti baru yang dijual langsung oleh developer kepada konsumen.

Adapun, rumah dijual berstatus secondary atau bekas tidak dikenakan jenis pajak ini.

Terkait PPN rumah, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pemberian intensif pajak untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.

Artinya, jika Anda hendak membeli rumah berstatus primary yang harganya di bawah Rp2 miliar, maka proses transaksi jual belinya tidak dikenakan PPN 11%.

Program rumah bebas PPN berlaku sejak November 2023 hingga Juni 2024.

Sedangkan mulai dari Juli hingga Desember 2024, besaran PPN DTP akan dipangkas menjadi 50%.

Sejatinya, ada juga beberapa jenis rumah atau properti yang transaksinya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, meski tidak adanya intensif PPN dari pemerintah.

Salah satu rumah bebas PPN 11% adalah hunian dengan harga di bawah Rp300 juta.

Mengacu pada ketentuan tersebut, ada dua jenis rumah yang transaksi jual belinya tidak dikenakan PPN, yakni rumah sederhana dan sangat sederhana, termasuk perumahan subsidi.

Kriteria mengenai rumah sederhana dan sangat sederhana yang bebas PPN, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 113/PMK.10/2019.

Disebutkan bahwa rumah sederhana dan sangat sederhana adalah:

Rumah dengan luas bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi dan luas tanah tidak kurang dari 60 meter persegi.
Memiliki harga jual yang tidak melebihi batasan harga jual dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang diatur dalam PMK.
Merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.
Perolehannya secara tunai maupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 48 Tahun 2020, disebutkan juga beberapa jenis hunian yang bebas PPN, seperti:

Rumah susun sederhana
Pondok boro
Asrama mahasiswa dan pelajar
Rumah pekerja dan bangunan untuk korban bencana alam nasional

Cara Menghitung PPN Rumah

Cara perhitungan PPN rumah cukup mudah, rumus perhitungannya adalah 11% x harga jual rumah.

Misalnya, Udin membeli unit rumah di Podomoro Park Bandung seharga Rp4 miliar.

Jika demikian, PPN yang harus dibayarkan Udin adalah Rp 440 juta, yang merupakan hasil perhitungan dari 11% x Rp4 miliar.

Pada prosesnya, PPN dibayarkan pembeli kepada developer, sementara developer yang akan menyetorkan pungutan tersebut ke negara.

Perbedaan PPN dan PPh

Selain PPN, ada pula jenis pajak lainnya yang dikenakan dalam transaksi jual beli rumah, meliputi:

Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Terkait pungutan-pungutan tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan PPN dan PPh.

Agar lebih jelas, berikut beberapa faktor pembeda antara PPh dan PPN.

1. Objek

PPN dikenakan terhadap setiap proses produksi maupun distribusi, sedangkan PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak.

2. Subjek

Subjek PPN adalah konsumen yang menikmati atau membeli barang kena pajak, sedangkan subjek PPh adalah penjual yang mendapatkan hasil dari transaksi jual beli.

Patut diketahui, tidak hanya dalam transaksi jual beli, PPh juga dikenakan dalam transaksi sewa-menyewa rumah.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU 36/2008.